Pegawai Honorer Dihapus, Kudus Terancam Kekurangan Guru

- Selasa, 25 Januari 2022 | 07:10 WIB
Kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kudus. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)
Kegiatan belajar mengajar di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kudus. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Nasib ratusan orang pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kudus diujung tanduk. Pasalnya, Pemerintah Pusat tengah membuat Peraturan Presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah sesuai dengan PP 49 tahun 2018.

Pemerintah menganggap rekruitmen tenaga honorer mengacaukan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Atas alasan itu, pemerintah berencana menghapus tenaga honorer di tahun 2023

Jika kebijakan ini diterbitkan, maka para pegawai honorer termasuk para guru yang masih berstatus honorer juga akan dihapus.

BACA JUGA : Guru Harus Menjadi Agen Perubahan

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus Putut Winarno mengatakan, ada sebanyak sebanyak 107 pegawai honorer darah (PHD) di lingkungan kantor BKPP.

Jumlah tersebut, terdiri atas tenaga administrasi dan tenaga operasional. PHD selama ini digaji dari anggaran daerah.

Putut mengatakan, pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena hanya menjalankan regulasi. Namun mereka mendorong para tenaga honorer untuk mendaftar menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami masih menunggu aturan yang pasti dari Pemerintah Pusat. Tahun ini ada pegawai honorer yang masuk ke sana (PPPK), semoga yang lainnya juga bisa,”katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus Harjuna Widada berharap kebijakan pemerintah pusat untuk menghapus pegawai honorer  di tahun 2023 tidak menyasar ke guru-guru honorer.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X