Jepara Siapkan Anggaran Pengembangan Pendidikan Non Formal

- Rabu, 15 Desember 2021 | 07:25 WIB
Bupati Jepara Dian Kristiandi . (suaramerdeka.com/Sukardi)
Bupati Jepara Dian Kristiandi . (suaramerdeka.com/Sukardi)

JEPARA,suaramerdeka-muria.com - Pemerintah Kabupaten Jepara akan menyiapkan anggaran untuk mendukung pengembangan pendidikan nonformal. Sebagai alternatif, pendidikan nonformal sudah menunjukkan banyak keunggulan, dan kemudahan bagi warga yang ingin melanjutkan pendidikan secara hemat biaya, tenaga dan waktu.

"Pemkab akan menyiapkan anggaran, agar pendidikan non formal semakin berkembang lebih baik. Dan juga segera membantu menuntaskan persoalan Angka Putus Sekolah,’’ ujar Bupati Jepara Dian Kristiandi kepada Suara Merdeka, di sela-sela jumpa pers di Pendapa Belakang, Rumah Dinas Bupati, Selasa (14/12).

Seperti pernah diberitakan, Angka Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Jepara, mencapai 17 ribu lebih. Lama pendidikan di Jepara baru 7,4 tahun, dan berupaya mengejar 9 tahun.

Warga yang lulus pendidikan keseteraan (Paket) A, dipersamakan lulus sekolah dasar (SD) 6 tahun. Lulus paket B, dipersamakan lulus SMP 3 tahun, sudah menyesaikan wajib belajar 9 tahun. Jika lulus paket C (setara SMA 3 tahun), berati sudah menuntaskan belajar 12 tahun.

BACA JUGA : Angka Tidak Sekolah Tinggi, Pendidikan Nonformal Jadi Alternatif 

Pengalaman menunjukkan, justru melalui pendidikan non formal, memberikan kesempatan seluas luasnya kepada warga yang ingin melanjutkan belajar, dengan menghemat waktu, tenaga, dan biaya Sebagian besar dari mereka yang tidak sekolah, bahkan banyak yang tidak menyelesaikan pendidikan di jenjang SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD.

Dukungan anggaran Pemkab, kata Bupati yang akrab disapa Andi itu, untuk menopang pendidikan kesetaraan warga kisaran umur di atas 21 tahun hingga 26 tahun. Bantuan operasional pendidikan nonformal dari pusat yang disalurkan kepada warga belajar (peserta didik) untuk pendidikan kesetaraan, terbatas di bawah 21 tahun.

Yang mendesak untuk dicarikan solusi pembiayaan pendidikan keseteraan, namun belum lulus saat usia sudah menginjak 21 tahun. Pada biaya operasional dari pusat sudah tidak bisa diperoleh.

Untuk itulah, Pemkab harus mencari formulasi agar dukungan anggaran sesuai aturan yang ada.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X