Setelah Disentil Jokowi, Ombudsman Beberkan Kebijakan Lalu Lintas WNA oleh Kemenkumham

- Sabtu, 17 September 2022 | 06:07 WIB
Ombudman menyampaikan hasil kajian atas kebijakan Kemenkumham. (suaramerdeka-muria.com/Moch Noor Efendi)
Ombudman menyampaikan hasil kajian atas kebijakan Kemenkumham. (suaramerdeka-muria.com/Moch Noor Efendi)

Hal ini guna menjamin tidak ada kerugian yang bisa timbul di kemudian hari.

"Ombudsman melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan praktis yang dilaksanakan di keimigrasian misalnya Permenkumham No 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia dalam Masa PPKM. Kami melihat perlu ada evaluasi kebijakan keimigrasian di masa pandemi dan ini direspon baik oleh Imigrasi," katanya.

Sejumlah poin saran kebijakan lalu lintas WNA ke Indonesia terdiri atas, penerbitan Permenkumham No. 34 tahun 2021, pengetatan permohonan visa dengan membuat ketentuan tentang pihak penjamin.

Kemudian peningkatan kompetensi petugas penginput data di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), integrasi data perlintasan WNA yang masuk RI dan data izin tinggal serta data permohonan paspor.

Termasuk menyarankan Kemenkumham untuk terus melakukan sinkronisasi data dan pengembangan Master Data Management (MDM) yang meliputi distribusi, konsolidasi, sinkronisasi dan data cleansing.

Selain itu, Ombudsman berharap agar pelayanan Visa on Arrival dapat semakin maksimal dengan fasilitas serta sarana dan prasarana yang memadai.

Direktur Lalu Lintas Keimigrasian Amran Aris yang hadir langsung di Gedung Ombudsman mengemukakan, Imigrasi saat ini menyelenggarakan layanan Visa on Arrival dengan skema pembayaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225 Pasal 28.

"Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa collecting agent dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Sektor. Ada beberapa negara seperti contohnya Turki telah menerapkan biaya tambahan untuk pengajuan Visa on Arrival sebelum tiba di negaranya, namun kita menerapkan PMK 225 sehingga terkait layanan pembayaran seperti ini akan dikoordinasikan lebih lanjut," paparnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Sistem Teknologi dan Informasi Keimigrasian Agato P.

P Simamora mengungkapkan, biaya tambahan yang dimaksud yakni biaya remitansi (swift) dari bank di luar negeri ke akun bank di Indonesia.

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mustasyar PCNU Jepara KH Ubaidilah Noor Umar Wafat

Kamis, 5 Januari 2023 | 19:31 WIB
X