Blora Komitmen Wujudkan Sebagai Kabupaten Layak Anak

- Selasa, 21 Juni 2022 | 21:07 WIB
Verifikasi lapangan hybrid kabupaten/kota layak anak 2022 Kabupaten Blora, Selasa (21/6/2022). (suaramerdeka.com/Urip Daryanto)
Verifikasi lapangan hybrid kabupaten/kota layak anak 2022 Kabupaten Blora, Selasa (21/6/2022). (suaramerdeka.com/Urip Daryanto)

BLORA, suaramerdeka-muria.com- Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP,M.Si tegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora dengan berbagai stakeholder, berkomitmen untuk mewujudkan Blora sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Hal itu ditegaskan Bupati secara virtual dari Semarang mengawali kegiatan verifikasi lapangan hybrid kabupaten/kota layak anak tahun 2022 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian PPPA, Selasa (21/6/2022).

Tidak hanya Bupati, melainkan mulai Wakil Bupati Blora hingga Ketua TP PKK Blora juga sampaikan komitmennya untuk mewujudkan Blora sebagai kabupaten layak anak.

Baca Juga: Liga Santri 2022 di Blora Diharapkan Muncul Pratama Arhan Baru

Bupati Arief menyatakan, Blora sangat berharap bisa menjadi salah satu kabupaten yang memang layak anak.

‘’Seluruh stakeholder dari saya, Wakil Bupati, Forkopimda, PKK, Dinas terkait sampai kecamatan, hingga desa, berkomitmen Blora harus bisa menjadi KLA,’’ ucap Bupati Arief .

Diketahui, kegiatan verifikasi lapangan hybrid kabupaten/kota layak anak tahun 2022 dilakukan oleh Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, S.Si. MA serta tim verifikasi.

Di kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah Dra. Retno Sudewi, Apt,MSi,MM.
Baca Juga: Evan Dimas, Witan Sulaeman dan Nadeo Argawinata Pemain Nasional yang Pernah Jadi Santri : Liga Santri Dimulai

Sementara Ketua Gugus Tugas KLA Kab Blora, Mahbub Djunaidi menyampaikan paparannya di hadapan tim verifikator secara virtual dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Dijelaskan Bupati, terkait anak dan perempuan di Blora sudah ada regulasi yang mengatur.

Diantaranya Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan korban kekerasan, yakni Perda No. 3 tahun 2017.

Dari perda tersebut juga akan diturunkan dalam bentuk Perbup dan peraturan yang lainnya.

Baca Juga: Di Blora, Polisi Sosialisasi dan Edukasi Tertib Lalu Lintas Diiringi Musik Angklung

Terkait komitmen Blora sebagai kabupaten layak anak, lanjut Bupati, alokasi penganggaran terhadap pemenuhan hak anak di tahun 2022 sudah ditingkatkan.

Bahkan naik hampir sepuluh kali lipat. Selain dari APBD, terkait keberpihakan anak dan perempuan kita juga berasal dari CSR dan dari stakeholder lainnya.

Sementara untuk fasilitas-fasilitas yang ada, seperti halnya area bermain yang ramah terhadap anak dan disabilitas terus diperbaiki dan dibenahi.

Semua OPD terkait termasuk dinas pendidikan dan dinas yang berkaitan dengan anak terus memberikan pendampingan pada anak-anak di Kabupaten Blora.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Karimujawa Jepara Perlu Perda Khusus : Untuk Apa?

Selasa, 9 Agustus 2022 | 18:17 WIB
X