Suaramerdeka-Muria.com- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tegas menolak wacaba duet Prabowo-Jokowi sebagai calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Pemilu 2024.
Bahkan, juru bicara PKS Pipin Sopian mendesak agar Jokowi menyatakan dengan tegas tidak akan maju sebagai Cawapres pada 2024 nanti.
Juru bicara PKS Pipin Sopian dalam keterangan resmi yang dilansir dari laman PKS, Sabtu (23/4/2022) menuturkan, adanya seruan dari Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi yang menyatakan bahwa Jokowi telah sukses memimpin Indonesia dua periode dan pantas diberi kesempatan melanjutkan kepemimpinannya dengan memasangkan Jokowi sebagai Wapres dengan Prabowo terlalu dipaksakan.
Baca Juga: Rumah Sakit yang Pernah Diresmikan Gus Dur di Cepu Blora kini Aktif Lagi
"Wacana itu 3 periode terlalu dipaksakan. Berbagai kebijakan pemerintah saat ini membuat masyarakat kian sulit. Mulai dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, kenaikan pajak hingga adanya rencana menaikkan tarif listrik dan LPG 3 Kg. Wacana memperpanjang jabatan Presiden 3 periode harus “Endgame” atau berakhir pada 2024.” ujar Pipin dalam keterangannya, Sabtu (23/4/2022).
Ditegaskan Pipin, wacana penundaan pemilu yang berujung pada perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode harus diakhiri atau “Endgame”.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Billboard yang terpampang di Jl. Veteran - Sadang, Kabupaten Purwakarta, Jabar.
Baca Juga: Petani di Tubanan Jepara Hasilkan Ratusan Ton Semangka dengan Agroforestry
Pipin lantas menyoroti sejumlah kebijakan lain yang bermasalah, misalnya memaksakan memindakan Ibu Kota Negara (IKN).
"Pemerintah bersama DPR tampak tidak empati dan tidak memiliki skala prioritas pembangunan. Mega proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dipaksakan dikerjakan di tengah bangsa kita masih dilanda pandemi dan utang pemerintah yang kian membengkak. Per Maret 2022, utang pemerintah telah menyentuh Rp 7.052 Triliun,” tandas Pipin.
Baca Juga: Presiden Jokowi Berikan Jaket yang Dipakainya Pada Pria Tua di Cepu
Pipin menilai regenerasi kepemimpinan nasional 2024 harus berjalan untuk kesehatan demokrasi Indonesia.
"Seharusnya Presiden Jokowi menyatakan dengan tegas tidak akan maju sebagai Capres maupun Cawapres pada 2024 nanti. Sudah semestinya regenerasi kepemimpinan 2024 tetap berjalan demi menjaga kesehatan demokrasi Indonesia," tegasnya
