KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Pencaplokan tanah aset daerah di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus oleh investor asal Korea berbutut panjang. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kudus Muhtamat mendesak pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas proses tukar guling aset daerah yang saat ini dikuasai PT Dewa Citra Sejati.
Muhtamat mengatakan, saat ini Pemkab Kudus tengah mengajukan permohonan persetujuan ke DPRD Kudus atas penggantian aset daerah yang dicaplok perusahaan produsen komponen sepatu tersebut.
“Suara di internal DPRD memang terbelah. Ada yang bersikeras menolak, tetapi ada juga yang mendukung. Untuk lebih elegan memang dibutuhkan pansus untuk membahas persoalan ini,” katanya, Selasa (17/8).
BACA JUGA : Dugaan Peretasan Lelang Gedung IBS, Pemkab Kudus Resmi Lapor Polisi dan Kejaksaan
Melalui Pansus tersebut, DPRD Kudus akan membedah hasil kajian Dinas PUPR atas usulan tukar guling aset daerah tersebut. Muhtamat setuju Pemkab Kudus harus memberi ruang investasi yang masuk. Namun, invetasi yang masuk harus melalui proses yang benar sesuai aturan yang berlaku.
Persoalan tanah lokasi PT Dewa Citra mencuat sejak 2019 silam. Perusahaan itu diketahui mencaplok lahan irigasi yang saat itu berstatus aset milik Pemprov Jateng. PT Dewa Citra menutup saluran irigasi, kemudian mengalihkan saluran ke bagian depan pabrik.
Satpol PP bersama petugas dinas terkait sempat menutup pabrik itu. Sejumlah anggota DPRD Kudus juga melakukan sidak ke lokasi. Meski begitu, perusahaan yang berada di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus mulai beroperasi Januari 2020.
Persoalan kembali mencuat setelah Pemprov Jateng justru mengalihkan kewenangan aset tanah tersebut ke Pemkab Kudus, pada 13 Mei 2020.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Eko Djumartono mengatakan, total lahan irigasi yang digunakan oleh PT Dewa Citra Sejati seluas 772 meter persegi dengan nilai Rp 575 juta.
Sementara, lahan pengganti yang diberikan PT Dewa Citra Sejati luasnya mencapai 895 meter persegi senilai Rp 685 juta. “Sesuai regulasi, eksekutif butuh persetujuan dari legislatif untuk tukar guling lahan yang digunakan ini,” katanya.
Ketua DPRD Kudus Masan saat dikonfirmasi membenarkan adanya permohonan persetujuan yang dilayangkan Bupati Kudus atas tukar guling lahan PT Dewa Citra Sejati. Pihaknya juga sudah mengagendakan paripurna terkait proses persetujuan tersebut.
“Kami sudah mengagendakan sidang paripurna. Bagaimana sikap dewan nanti, tergantung hasil sidang paripurna,” ujarnya.
Artikel Terkait
Wisata Religi Sunan Muria Ramai Peziarah, PKL Minta Kelonggaran
Peringati HUT RI, Anak-anak Kampung Nelayan Kibarkan Bendera
Pedagang Belum ‘Merdeka’, Omzet Anjlok
Patriotisme Pesepeda Tua, ‘Pengkhianat Bangsa’ Dibambu Runcing