293 Sanggahan Ditolak, Tetap Tidak Lolos Seleksi Administrasi PPPK Tenaga Teknis Pemkab Blora

Blora, muria.suaramerdeka.com- Sebanyak 293 sanggahan ditolak sehingga pelamar tetap dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) jabatan fungsional tenaga teknis Pemkab Blora formasi 2022.

Dari 312 pelamar yang mengajukan sanggahan, hanya 19 orang yang diterima.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora telah mengumumkan hasil sanggahan tersebut pada Kamis (26/1/2023).

‘’Dari sebanyak 312 pelamar yang mengajukan sanggahan, 19 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS) sehingga mereka lolos seleksi administrasi PPPK tenaga teknis,’’ ujar Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono, Kamis (26/1/2023).

Baca Juga: Separo Lebih Pelamar PPPK Tenaga Teknis Pemkab Blora Tidak Lulus Seleksi Administrasi

Baca Juga: Pegawai Honorer Pemkab Blora Lolos Seleksi Administrasi PPPK Tenaga Teknis Bakal Mendapat Perlakuan 'Khusus'

Baca Juga: Di Blora, 300 Pelamar PPPK Tenaga Teknis Ajukan Sanggahan karena Tak Terima Tidak Lolos Seleksi Administrasi

Heru Eko Wiyono menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, pelamar yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi berhak mengajukan sanggahan.

Dari jumlah pelamar yang tidak lolos seleksi adminstrasi sebanyak 1.286 orang, 312 pelamar di antaranya mengajukan sanggahan.

Menurut Heru Eko Wiyono, BKD kemudian memeriksa kembali berkas berdasarkan sanggahan yang diajukan tersebut.

Hasilnya, hanya 19 orang saja yang dinyatakan sanggahannya diterima sehingga memenuhi syarat dan lolos seleksi administrasi PPPK tenaga teknis.

Heru Eko Wiyono mencontohkan alasan pihaknya menyatakan 19 orang memenuhi syarat padahal sebelumnya dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi.

Menurutnya, ada yang nama program studinya berbeda, namun setelah pelamar tersebut mengajukan sanggahan dan BKD pemeriksa lagi ternyata nama berbeda namun substansinya sama.

Seperti di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan di Universitas Islam Negeri (UIN). ‘’Ada pula yang surat pengalaman kerja ditandatangani atasan di kantor perwakilan, setelah kami cek lagi ternyata memang atasan itu juga berwenang membuat surat keterangan pengalaman kerja,’’ kata Heru Eko Wiyono.