BPIH Naik, DPRD Kudus Gulirkan Ranperda Fasilitasi Ibadah Haji, Ini Isinya

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Ibadah Haji. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kudus Muhtamat mengatakan, Ranperda ini resmi digulirkan untuk meringankan beban biaya calon Jemaah haji (Calhaj).

Terlebih Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang harus ditanggung calon jamaah haji sebesar Rp 69 juta lebih.

“Untuk BPIH menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun untuk skala lokal, kami ingin ada regulasi untuk memfasilitasi calon jamaah haji, agar tidak semakin terbebani dengan biaya-biaya tambahan. Apalagi BPIH sudah naik cukup tinggi,” kata Muhtamat, Senin (23/1).

Baca Juga: Abdul Wachid Jamin Jamaah Haji Batal Berangkat Tidak Kena Tambahan Biaya

Muhtamat yang juga anggota Badan Penyusunan Perda DPRD Kudus menambahkan, Ranperda Fasilitasi Ibadah Haji diusulkan bersama tujuh ranperda inisiatif DPRD Kudus lainnya dan tiga Ranperda dari eksekutif (Pemkab Kudus).

Muhtamat menambahkan, melalui Ranperda tentang Fasilitasi Ibadah Haji, legislatif mendorong agar Pemerintah Daerah hadir memberikan fasilitasi teknis bagi calon jamaah haji di Kudus.

“Misalnya saja untuk pembiayaan manasik haji. Bagaimana agar nanti daerah juga hadir mengaloasikan anggaran agar calon jamaah tidak semakin terbebani. Termasuk juga biaya-biaya tambahan lainnya seperti untuk keberangkatan ke asrama haji di Donohudan,” ujarnya.

Muhtamat menambahkan, DPRD Kudus ingin agar biaya-biaya tambahan yang muncul bisa dibiayai daerah melalui APBD. Karena itu agar ada paying hukumnya, DPRD Kudus berinisiatif mengusulkan Ranperda tentang Fasilitasi Ibadah Haji.

Data Kemenag Kabupaten Kudus menyebutkan, daftar tunggu haji untuk Kabupaten Kudus sendiri saat mencapai 31 ribu lebih. Sebelum pandemi, Kabupaten Kudus mendapat kuota keberangkatan untuk sekitar 1.100 orang calhaj.