Pj Bupati Pati Minta OPD Tak Hindari Aduan Masyarakat

Pati, suaramerdeka-muria.com - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah kecamatan perlu lebih responsif dalam melayani pengaduan masyarakat. Laporan dan pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti bukan justru dihindari sebagai bentuk pelayanan prima.

Demikian ditekankan Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro kepada kepala OPD dan camat saat penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) OPD tahun anggaran 2023, Senin (9/1). DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD sebagai dasar pelaksanaan pengguna anggaran.

Acara yang berlangsung di ruang Paringgitan Pendapa Kabupaten Pati itu, dirangkai dengan penandatanganan pakta integritas seluruh kepala OPD dan camat.

"Saat awal membuka kanal lapor Bupati, kita sempat kewalahan karena banyaknya aduan. Secara perlahan setiap aduan dan laporan masyarakat coba kita tindak lanjuti, dan akhirnya berjalan dengan baik," ujarnya.

Layanan dan respon cepat atas masukan, aduan, dan laporan masyarakat, menurutnya sudah menjadi tugas abdi negara. Sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Baca Juga: Puluhan Kios di Terminal Wisata Colo Kudus Mangkrak, Penataan Ulang Butuh Rp 5 Miliar

Baca Juga: Baru Selesai Ditata, Kawasan Tugu Jangkar Rembang Semrawut, Banyak Tiang Kabel Ganggu Estetika

Sebelum menandatangani pakta integritas dan menyerahkan DPA kepada seluruh kepala OPD dan camat se-Kabupaten Pati, Henggar mewanti-wanti agar tertib dan taat aturan. Dirinya tak ingin ada penggunaan anggaran yang menyimpang, baik di awal maupun akhir tahun anggaran.

"Komitmen penggunaan anggaran sesuai peruntukan dan ketentuan harus dijaga. Masing-masing OPD dapat saling bertukar informasi, terutama dalam forum seperti ini," katanya didampingi Sekda Pati Jumani.

Penandatanganan sekaligus penyerahan DPA kali ini agak berbeda dengan biasanya. Suasananya relatif santai lantaran sebelum acara inti dilakukan ramah tamah dalam kemasan coffee morning.

Sebelumnya, dalam berbagai forum yang menghadirkan OPD, camat, hingga kepala desa, pj Bupati selalu menekankan pentingnya pelayanan mudah dan cepat kepada masyarakat. Tak sebatas pelayanan dalam administrasi kependudukan, tetapi dalam program lain yang menyentuh masyarakat.