Dorong Keterbukaan Informasi Publik, PWI Kudus Bagikan Award Khusus, Berikut Penerimanya

- Kamis, 1 Desember 2022 | 17:32 WIB
Para penerima PWI Kudus Award yang dinilai telah menjalankan keterbukaan informasi publik dengan baik, Kamis (1/12). (suaramerdeka-muria.com/dok)
Para penerima PWI Kudus Award yang dinilai telah menjalankan keterbukaan informasi publik dengan baik, Kamis (1/12). (suaramerdeka-muria.com/dok)

KUDUS,suaramerdeka-muria.comPWI Kabupaten Kudus memberikan apresiasi khusus kepada sepuluh OPD, lembaga, instansi pemerintah dan swasta, termasuk pelaku wisata yang dinilai telah memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan keterbukaak informasi publik.

PWI Kudus Award diberikan berbarengan dengan Sosialisasi UU Pers dan Literasi Media, Kamis (1/12).

Ketua PWI Kabupaten Kudus Saiful Annas mengatakan, keterbukaan informasi publik menjadi tuntutan saat ini. Namun, tidak semua data perlu dibuka ke Publik. Data yang bersifat privat dan rahasia tentu tidak masuk ranah keterbukaan informasi publik.

Baca Juga: PWI Kudus Gelar Sosialisasi UU Pers dan Literasi Media

“Besar harapan kami agar penghargaan ini menjadi semangati agar pelayanan keterbukaan informasi publik ke depan akan lebih baik lagi. Termasuk juga tentunya di OPD atau instansi pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, Kepala OPD boleh saja berganti, tetapi keterbukaan informasi publik tentu menjadi kewajiban sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Sepuluh PWI Kudus award diberikan masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kudus, Setwan DPRD Kudus, Polres Kudus, PT Sukun Wartono Indonesia, PT Pura Barutama, RSUD dr Loekmono Hadi Kudus, RS Aisyiyah Kudus, BPJS Kesehatan Cabang Kudus, Bawaslu Kudus, dan Pijar Park.

Ketua DPRD Kudus Masan menyambut baik adanya penghargaan PWI Kudus award ini. Tentunya penghargaan ini harus menjadi motivasi baik itu para penerima maupun OPD lain untuk memperhatikan layanan keterbukaan informasi publik ini.

Hanya saja ia mewanti-wanti semua pihak berhati-hati dengan keterbukaan informasi publik. Sebab hal itu kerap menjadi “senjata” pihak tertentu untuk mencari kesalahan pejabat baik di tingkat kabupaten bahkan level desa.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X