Saling Tuding Unsur DPRD tentang Lambatnya Pembahasan Raperda Pesantren

- Selasa, 8 November 2022 | 18:32 WIB
Audiensi jajaran PCNU dan pengasuh pesantren dengan DPRD Pati. (suaramerdeka-muria.com/Moch Noor Efendi)
Audiensi jajaran PCNU dan pengasuh pesantren dengan DPRD Pati. (suaramerdeka-muria.com/Moch Noor Efendi)


PATI, suaramerdeka-muria.com - Kalangan kiai dan tokoh agama sempat tercengang kala beraudiensi dengan DPRD Pati, Kamis (3/11). Di Ruang Rapat Gabungan DPRD Pati, kiai dan pengasuh pesantren, serta jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang meminta penjelasan perkembangan pembahasan Raperda Pesantren mendapati kondisi di luar dugaan.

Mereka terdiam kala terungkap proses perjalanan pengusulan hingga pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pati berkait pesanten.

Berawal dari penjelasan Wakil Ketua III DPRD Pati Muhammadun. Dia mengungkapkan, jika wacana pembentukan Perda Pesantren sudah bergulir di lembaga wakil rakyat sebelum terbit Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren.

Wacana pun berlanjut menjadi pengusulan serius. DPRD memasukkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pesantren dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Pati pada 2021.

Selanjutnya disusun naskah akademik (NA) yang melibatkan pihak ketiga. NA rampung pada pertengahan 2022. Komisi D sebagai inisiator lantas menjadwalkan pembahasan NA untuk kemudian menjadi Raperda Pati tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada Agustus 2022.

Pada tahap ini, menurut Madun terjadi kendala. Pimpinan Komisi D tak hadir dalam Baca Juga: BKK Lasem Jadi BPR Terbaik di Jateng, Torehkan Empat Rekor Pencapaian dalam Setahun

Baca Juga: Menjaga Nafas Bordir Icik, Kain Warisan Budaya Khas Kudus

Baca Juga: Menang 1-0 Tapi Timor Leste Tersingkir : Brunei Darussalam Jumpa Timnas Indonesia di Piala AFF 2022agenda itu sehingga pembahasan urung dilakukan. Kondisi itu terjadi dua kali sehingga pimpinan DPRD mengundang pimpinan DPRD dan meminta ketua dan wakil ketua Komisi D untuk membahasnya. Tak hanya lisan, pimpinan DPRD meminta kesediaan secara tertulis melalui surat pernyataan.

"Ini perlu kami jelaskan agar semua tahu. Karena kami sebenarnya menginginkan raperda pesantren cepat dibahas dan diselesaikan," ujarnya.

Ketua Komisi D Wisnu Wijayanto pun mengklarifikasi atas penyampaikan tersebut. Dia mengaku, tidak dilibatkan dalam rencana tersebut sejak awal.

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X