Bupati Ancam Sanksi Bagi ASN Tidak Netral Dalam Pemilihan Petinggi dan Pemilu

JEPARA, suaramerdeka-muria.com - Pemilihan Petinggi (Pilpet) yang semakin dekat serta Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di tahun 2024 menuntuk Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk netral.

Bahkan, ancaman sanksi di depan mata jika mereka terbukti tidak netral.

Hal ini ditegaskan Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta saat memimpin apel Senin pagi di Halaman Kantor Bupati, Senin (7/11/2022).

Menurut bupati, posisi ASN sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan tidak lepas dari sorotan publik.

Baca Juga: Ratusan Perusahaan di Jepara Bandel : Tak Laporkan Pengelolaan CSR

Baca Juga: Netizen Indonesia Kok Dilawan : Gol Pemain PSM Makassar Yakob Sayuri Kalahkan Gol Pemain Kuala Lumpur Malaysia

Karena mampu menggerakkan potensi sosial dan politik. Untuk itu, seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Edy Supriyanta menegaskan, apabila ada ASN yang terlibat, baik itu pilpet, pilkada, serta pemilu akan di berikan sanksi.

Dirinya memerintahkan Sekda dan Inspektur untuk mengawasi dan menindak ASN yang terbukti terlibat.

Baca Juga: 200 Ribu Bibit Tanaman Siap Dibagikan Gratis ke Warga Jepara

Baca Juga: Malaysia & Vietnam Gunakan Stadion Nasional, Timnas Indonesia Tak Bisa Pakai Stadion GBK Venue Piala AFF 2022

Lebih lanjut, Edy Supriyanta mengungkapkan hal ini sebagai langkah pencegahan guna meminimalisasir bentuk pelanggaran pada tahapan Pemilu nanti. ASN memang memiliki hak pilih, namun tetap harus mengikuti peraturan untuk netral.

Berbeda dari TNI dan Polri yang juga harus netral tetapi tidak memiliki hak pilih.

''Apabila ada ASN yang terbukti terlibat di pilpet, pilkada, maupun pemilu, akan kami beri saksi,'' tegasnya.