Jelang Diresmikan, Denda Keterlambatan Proyek Mal Publik Rembang Belum Dibayar, Pejabat Saling Lempar

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – Denda keterlambatan proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang hingga akhir Oktober 2022 ini dilaporkan belum terbayar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satu temuan pada proyek tersebut adalah denda keterlambatan pengerjaan oleh rekanan sebesar Rp 380.858.202.

Informasi yang diterima wartawan, LHP BPK tersebut terbit dan diterima oleh pihak terkait pada 22 Mei 2022.

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 2 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, pada Bab III Pasal 3 disebutkan tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan itu wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima.

Dengan demikian, hingga Oktober 2022 ini, sudah lebih dari waktu 60 hari setelah LHP BPK terbit.

Sayangnya, saat dikonfirmasi mengenai siapa yang berkewajiban dan berwenangan melakukan penagihan atas denda keterlambatan proyek tersebut, sejumlah pejabat Rembang terkesan saling lempar.

Kepala Inspektorat Rembang, Mustain saat dikonfirmasi perihal itu meminta wartawan konfirmasi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU).

Baca Juga: Proyek Mal Publik Miliaran Rupiah Disidak, Ada Temuan Dinding Pecah dan Eternit Bolong

Baca Juga: Tak Lolos Tes Narkoba, Pelantikan Seorang Anggota Panwascam di Kudus Tertunda

Baca Juga: Pertandingan Uji Coba Timnas Indonesia U20 vs Moldova Disiarkan Langsung ANTV