Ansor Kudus Tuding Seleksi Perangkat Desa Diskriminatif

- Sabtu, 15 Oktober 2022 | 10:29 WIB
Ketua Bidang Kebijakan Publik PC GP Ansor Kudus Syakroni Asnawi. (suaramerdeka-muria.com/dok)
Ketua Bidang Kebijakan Publik PC GP Ansor Kudus Syakroni Asnawi. (suaramerdeka-muria.com/dok)

Dian mengatakan, kebijakan itu juga telah dibuat dengan mengacu pada Permendikbud tahun 2014. “Untuk madrasah sudah ada keputusan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam, kami ikuti itu,” katanya.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kudus Salma Muwaroh menambahkan, untuk legalisir ijazah madrasah swasta memang harus di Kemenag mengingat banyaknya jumlah madrasah.

“Dari banyaknya madrasah tersebut, ada madrasah tsanawiyah yang tidak formal. Jadi agar pantiia tidak meragukan ijazahnya, maka perlu dilegalisr di Kemenag,” katanya.

 

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengembangan Wisata Alam di Kudus Terkendala Parkir

Minggu, 19 Maret 2023 | 16:34 WIB
X