Ansor Kudus Tuding Seleksi Perangkat Desa Diskriminatif

- Sabtu, 15 Oktober 2022 | 10:29 WIB
Ketua Bidang Kebijakan Publik PC GP Ansor Kudus Syakroni Asnawi. (suaramerdeka-muria.com/dok)
Ketua Bidang Kebijakan Publik PC GP Ansor Kudus Syakroni Asnawi. (suaramerdeka-muria.com/dok)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – PC GP Ansor Kudus menuding proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Kudus yang saat ini berlangsung diskrimiantif terhadap lulusan sekolah swasta.

Pasalnya lulusan madrasah swasta harus melegalisir ijazah hingga Kantor Kementerian Agama (Kemenag).

Begitu pula dengan sekolah swasta, salinan ijazah harus dilegalisir ke Dinas Pendidikan. Padahal bagi sekolah negeri, ijazah cukup dilegalisir ke kepala sekolah.

Baca Juga: Seleksi Pengisian 252 Perangkat Desa di Kudus Digelar, Ini Tahapannya

Ketua Bidang Kebijakan Publik PC GP Ansor Kudus Syakroni Asnawi mengatakan, pihaknya menyoriti adanya diskrimasi pesertaa tes seleksi perangkat desa lulusan madrasah daan sekolah swasta.

“Kebijakan ini menyakitkan bagi kaum santri. Apalagi saat ini momentum Hari Santri yang akan jatuh tanggal 22 Oktober, sehingga diskriminasi madrasah dansekolah swasta seharusnya sudah tidak ada lagi, namun ternyata Pemkab Kudus membuat peraturan diskriminatif,” katanya.

GP Ansor Kudus telah melayangkan surat klarifikasi ke bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Namun hingga empat hari sejak dikirim surat itu, Syakroni mengaku belum menerima jawaban.

“Klarifikasi itu dibutuhkan. Jangan sampai terjadi diskriminasi kembali. Apalagi masdrasah dan sekolah swasta di Kudus juga memberikan sumbangsih besar dalam pendidikan di Kudus. Kebijakan ini memunculkan kesan jika sekolah madrasah swasta kurang dihargai,” katanya.

Syakroni menambahkan, kebijakan dalam seleksi perangkat desa itu tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X