Dugaan Korupsi Dana Tebu, Koperasi Petani Rembang Blak-blakan Terkait Alur Pengajuan Bantuan ke Kementan

- Selasa, 11 Oktober 2022 | 17:28 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang sedang mendalami dugaan korupsi yang terjadi pada kegiatan bantuan untuk kelompok tani tebu tahun 2020. (suaramerdeka-muria.com/Ilyas al-Musthofa)
Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang sedang mendalami dugaan korupsi yang terjadi pada kegiatan bantuan untuk kelompok tani tebu tahun 2020. (suaramerdeka-muria.com/Ilyas al-Musthofa)

Rembang, suaramerdeka-muria.com – Dugaan kasus korupsi terkait dana bantuan untuk kelompok tani tebu di Kabupaten Rembang pada 2020 diadukan ke Kejaksaan.

Terkait hal itu, koperasi Pertani tebu Rakyat (KPTR) Rembang blak-blakan memberikan penjelasan alur pengajuan dana bantuan kepada petani tebu kepada Kementerian Pertanian (Kementan).

Ketua KPTR Rembang, Maryono mengungkapkan, pengajuan dana bantuan dari Kementan untuk petani tebu di Rembang bermula dari informasi adanya kegiatan terkait pertanian tebu.

Saat itu beberapa KPTR, tokoh dan pabrik gula dikumpulkan.

Baca Juga: Dintanpan Rembang Berikan Klarifikasi Terkait Dugaan Korupsi Bantuan Petani Tebu, Sebut Nominal hingga Peran

Informasi rencana adanya kegiatan tersebut akhirnya tersebar dan sejumlah kelompok tani di Rembang mengajukan proses veirifkasi calon petani dan calon lahan (CPCL).

CPCL diajukan kepada Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Rembang.

Setelah pengajuan CPCL tersebut, selanjutnya dilakukan proses verifikasi oleh Dintanpan Rembang.

“Terus nanti dinaikkan ke Jakarta. Otomatis penerima (bantuan) langsung ke masing-masing kelompok,” terang Maryono, Selasa 11 Oktober 2022.

Baca Juga: Ini Gambaran Hitungan Nilai Kerugian Dugaan Korupsi Bantuan Petani Tebu di Rembang

Baca Juga: Rugikan Nasabah Rp 267 Miliar, Bos KSP GMG Kudus Ditahan Polda Jateng

Menurut Maryono dari proses verifikasi tersebut bisa diketahui sebuah kelompok tani fiktif atau tidak.

Termasuk kelompok tani itu memiliki lahan atau tidak bisa dilihat dari hasil verifikasi.

“Setelah diverifikasi artinya kelompok ini fiktif tidak, lahannya ada tidak. Itu terus diusulkan ke sana. Jakarta menerima laporan dari sini. Kelompok tani ini ada atau fiktif (berdasarkan verifikasi Dintanpan),” jelas Maryono.

Maryono mengaku tidak tahu berapa kelompok tani yang tahun 2020 lalu diverifikasi oleh dinas.

Sebab proses verifikasi dilakukan tidak melalui KPTR.

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X