Agar Tak Terseret Kasus Hukum, Petinggi Diminta Taat Aturan

- Senin, 3 Oktober 2022 | 15:58 WIB
Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyalami Petinggi saat menghadiri  Rapat Koordinasi dan Penyuluhan Hukum DPC Papdesi Kabupaten Jepara, di Taman Wisata Mbah Mendung, Desa/Kecamatan Bangsri, Sabtu(1/10). (suaramerdeka-muria.com/Sukardi)
Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta menyalami Petinggi saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Penyuluhan Hukum DPC Papdesi Kabupaten Jepara, di Taman Wisata Mbah Mendung, Desa/Kecamatan Bangsri, Sabtu(1/10). (suaramerdeka-muria.com/Sukardi)

JEPARA,suaramerdeka-muria.com -  Kepala Desa (Kades) atau Petinggi di Kabupaten Jepara diminta taat atau memedomani aturan yang berlaku. Sehingga dalam gerak langkahnya selama memimpin desa tidak akan terseret kasus hukum

Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta, saat rapat koordinasi dan penyuluhan hukum DPC Papdesi Kabupaten Jepara, di Taman Wisata Mbah Mendung, Desa/Kecamatan Bangsri, Sabtu(1/10) .

Hadir pula sebagai narasumber Dewan Pakar Hukum DPD Papdesi Jateng Eko Suwarni, Kajari Jepara Muhammad Ichwan, Ketua DPD Papdesi Jateng Joko Prakoso, dan Kepala Dinsospermades Kabupaten Jepara Edy Marwoto.

 Baca Juga: Meriah, Turnamen Bola Voli Petinggi Cup Kalipucang Kulon

Pj Bupati menegaskann berbagai regulasi dan aturan yang ada di desa harus dipedomani. Sehingga,  langkah yang dilakukan Kepala Desa/Petinggi bisa dipertanggung jawabkan kepada publik.  Kades diharapkan menjadi pemimpin yang empati dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

 "Jika ada permasalahan di tengah masyarakat, segera selesaikan. Respon setiap keluhan mereka dengan mengedepankan musyawarah mufakat," kata Edy Supriyanta.

Menjadi Kepala Desa, kata Edy,  bukan sebuah pekerjaan yang ringan. Melainkan,  sebuah jabatan yang membutuhkan pengorbanan dan tanggung jawab besar, terutama dalam menyejahterakan masyarakat.

"Apapaun yang dilakukan harus berorientasi pada hukum aturan. Jika kita bekerja normatif, regulasinya betul, siapa yang tanya, tidak usah takut untuk dijawab," ujar Edy.

Pemkab Jepara, kata Pj Bupati, akan menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Jepara, untuk memberikan edukasi agar pengelolaan keuangan desa yang dilakukan bisa sesuai dengan aturan dan tidak melangar hukum

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jepara Usulkan UMK 2023 Rp 2.272.626,63

Kamis, 1 Desember 2022 | 18:37 WIB
X