Seleksi Pengisian 252 Perangkat Desa di Kudus Digelar, Ini Tahapannya

- Selasa, 20 September 2022 | 21:55 WIB
Pemkab Kudus menggelar sosialisasi peraturan pengisian perangkat desa, Selasa (20/9). (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)
Pemkab Kudus menggelar sosialisasi peraturan pengisian perangkat desa, Selasa (20/9). (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)

Adi menambahkan, rencana tahapan pengisian perangkat desa dari yang semula September mundur menjadi Oktober disebabkan Pemkab Kudus harus menginventarisasi perguruan tinggi yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara tes seleksi perangkat desa.

Selain harus terakreditasi A, perguruan tinggi juga harus sudah meken kerjasama (MoU) dengan Pemkab Kudus.

“Ada sebanyak sepuluh perguruan tinggi yang memenuhi syarat. Dari jumlah itu ada tiga perguruan tinggi yakni Undip, Polines, dan Untag yang hari ini hadir. Untuk perguruan tinggi mana yang nanti digandeng terserah dari Pemdes,” katanya.

Seleksi perangkat desa bisa digelar di Kudus atau lokasi domisili perguruan tinggi. “Kebetulan ketiga perguruan tinggi yang hadir hari ini semuanya berasal dari Semarang. Untuk lokasi terserah dari masing-masing Pemdes,” katanya.

Baca Juga: Kudus Buka Loker 200 Perangkat Desa, Cek Gaji dan Syaratnya

Adi menambahkan, berdasarkan Perbup 36/2018, proses penyelenggaraaan perangkat desa merupakan kewenangan desa. Namun kewenangan itu hanya terkait dengan pengangkatan perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

“Sedangkan proses seleksi pengisian perangkat desa digelar secara serentak hal ini merujuk pada UU 23/2014 tentang Otonomi Daerah,” katanya.

Sementara itu Bupati Kudus Hartopo mewanti-wanti seluruh tahapan seleksi pengisian perangkat desa harus digelar secara hati-hati dan transparan.

“Pengisian perangkat desa menjadi sorotan luas. Harus hati-hati dan transparan. Jangan sampai berujung pada seleksi perangkat desa di daerah lain yang berujung pada gugatan di pengadilan,” katanya. 

Hartopo mengatakan, pengisian perangkat desa sangat mendesak segera digelar. Pasalnya jika dibiarkan kosong, dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pelayanan masyarakat di desa. 

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X