JEPARA, suaramerdeka-muria.com - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Jepara melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara Rabu (14/9/2022).
Mereka menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.
Mahasiswa yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu) Jepara, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyampaikan penolakan secara tegas kebijakan kenaikan BBM subsidi, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia BBM, dan meminta agar program subsidi dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.
Tuntutan selanjutnya yaitu mendorong pemerintah terkait pelaksanaan penyaluran BBM subsidi, membuat kebijakan kepada seluruh petinggi terkait basis data terpadu di lingkup desa, dan memperhatikan transportasi publik antar desa.
Presiden BEM Unisnu, Abdullah Fatih menyampaikan, kedatangannya bersama 250 sampai 300 massa aksi dengan maksud menyuarakan aspirasi masyarakat.
Menurutnya kenaikan harga BBM bersubsidi bukanlah solusi.
Yang terpenting adalah pembenahan sistem sehingga subsidi bisa tepat sasaran. Mereka juga menyinggung soal Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang tidak berpengaruh pada rakyat kecil.
Baca Juga: Format Liga 3 Jateng 2022 : Pertandingan Boleh Digelar di Lapangan Desa dengan Syarat
''Apabila memang beban negara sudah terlalu banyak, kenapa tidak menrunkan ego dengan menyudahi proyek IKN saja,'' katanya.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GMNI Kabupaten Jepara Muhammad Ghofaruddin Zakaria menjelaskan, di tahun 2022 terjadi kenaikan tarif BBM sebanyak dua kali dalam waktu berdekatan.
Padahal di sisi lain, keadaan masyarakat Jepara sedang merangkak untuk pulih dan bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi setalah pandemi.
Baca Juga: Masyarakat Wajib Tahu, Vaksinasi Booster Jadi Syarat Terima BLT
Menanggapi tuntutan tersebut, Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta yang turun ke lapangan, menyampaikan jika data kondisi sosial masyarakat selalu diperbaharui. Ia juga akan mengkaji terkait transportasi desa.
Artikel Terkait
Nelayan Jepara Tak Bisa Melaut Akibat Alokasi Solar Kurang
Saka Pengawas Pemilu Kwarcab Jepara Dibentuk, Apa Saja Tugasnya?
Waduh! Ratusan SD di Jepara Kekurangan Siswa dan Kepala Sekolah
Hasil PSMS Medan vs Karo United di Liga 2 : Saudara Tua Memenangkan Laga, Persijap Jepara Kalah di Kandang
Persijap Jepara Kalah di Kandang vs Nusantara United di Liga 2, Suasana Sempat Tegang di Luar Stadion
Data dan Fakta Liga 2 2022 : Persipura Jayapura dan Persijap Jepara Catat Jumlah Penonton Terbanyak
Tak Bisa Melaut Gara-Gara Tak Diizinkan Membeli Solar, Nelayan Jepara Demo di SPBU
Begini Syarat Agar Nelayan di Jepara Bisa Beli Solar di SPBU
Absen 2 Tahun, Baznas Jepara Kembali Gelar Pekan Peduli Sosial
Jepara Mulai Terapkan KTP Digital, Ini Kelebihannya : Rembang Segera Menyusul