Ingat! Kelompok Warga Ini Dilarang Jadi Anggota Parpol

- Jumat, 29 Juli 2022 | 14:55 WIB
KPU Kudus menggelar rapat koordinasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, Jumat (29/7). (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)
KPU Kudus menggelar rapat koordinasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, Jumat (29/7). (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kudus mengingatkan pengurus Parpol tak sembarangan mendaftarkan warga sebagai anggotanya. Pasalnya, ada sejumlah kelompok masyarakat yang dilarang menjadi anggota Parpol.

Anggota KPU Kudus Dhani Kurniawan mengatakan, sesuai ketentuan Parpol di Kudus harus memiliki anggota sebanyak seperseribu dari jumlah penduduk. Itu artinya, setiap Parpol harus memiliki anggota minimal sebanyak 867 anggota

“Nanti pada tahap verifikasi Parpol akan dilihat keabsahan data anggota masing-masing Parpol. Sebab ada kelompok warga yang dilarang menjadi anggota Parpol,” katanya pada rapat koordinasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilu 2024, Jumat (29/7).

Baca Juga: KPU Kudus Undang 24 Pengurus Partai Politik Bahas Pendaftaran, Ada 8 Parpol Baru di Kudus

Sejumlah warga yang dilarang menjadi anggota Parpol yakni Anggota TNI/Polri, Penyelenggara Pemilu, ASN, kepala desa atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu warga yang belum berusia 17 tahun dan belum pernah kawin pada saat Parpol melakukan pendaftaran, dan NIK tidak ditemukan pada data pemilih berkelanjutan.

“Nanti saat tahapan verifikasi akan dicek kembali apakah anggota yang didaftarkan parpol sudah memenuhi syarat atau belum. Jika belum pasti akan dicoret atau masuk dalam daftar TMS (tidak memenuhi syarat)," katanya.

Sementara itu, sejumlah pengurus Parpol menilai kelompok jabaan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan sumir. Mereka berharap KPU menjelaskan kategori jabatan lainnya apa saja yang tidak boleh menjadi anggota Parpol, agar tidak terjadi kesalahan.

“Kami akan berkonsultasi ke KPU Provinsi Jateng terkait jabatan lainnya ini apa saja. Meski juga ada penjelasan mereka yang gajinya berasal dari anggaran negara, termasuk dalam jabatan lainnya ini,” katanya.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gentamas, Kreasikan Batik dari Cerita Rakyat Kudus

Senin, 26 September 2022 | 06:18 WIB

KIHT Kudus Bakal Tambah Tiga Gedung

Senin, 26 September 2022 | 06:04 WIB

Pecah! Warga Tumpah Ruah Saksikan Kudus Fashion Art

Sabtu, 24 September 2022 | 07:03 WIB
X