Tolak Status Outsourcing, THL Mengadu ke Pj Bupati Jepara

- Kamis, 21 Juli 2022 | 15:03 WIB
Perwakilan tenaga honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Jepara wadul (mengadu) nasib kepegawaian meraka kepada Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta di Ruang Comand Center Setda Jepara, Rabu (20/7) petang. (suaramerdeka-muria.com/Sukardi)
Perwakilan tenaga honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Jepara wadul (mengadu) nasib kepegawaian meraka kepada Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta di Ruang Comand Center Setda Jepara, Rabu (20/7) petang. (suaramerdeka-muria.com/Sukardi)

JEPARA,suaramerdeka-muria.com – Mengkhawatirkan nasib mereka yang terancam putus kontrak pada Nonember 2023, puluhan honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) Kabupaten Jepara mengadu kepada Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta.

Mereka khawatir, setelah turunnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Di mana pasal 99 menyebut pegawai non PNS hanya boleh melakukan tugas paling lama 5 tahun setelah PP tersebut diberlakukan.

Hal ini diperkuat dengan Surat Edaran (SE) Menpan RB tanggal 31 Mei 2022, tentang status kepegawaian.

Baca Juga: Pengelolaan Pariwisata di Jepara Perlu Dioptimalkan

Di mana surat tersebut menyatakan jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Pemerintah harus dihapuskan mulai 28 November 2023 mendatang. Sebagai gantinya tenaga honorer akan menjadi tenaga outsourcing atau dialihdayakan.

‘’Kedatangan kami ini untuk meminta dukungan kepada Pj Bupati Jepara agar membawa aspirasi THL kepada Kemenpan RB,’’ ujar Koordinator Paguyuban Non ASN Jepara Memesona (Panorama) Fahmi Riza, saat beraudiensi dengan PJ Bpati Jepara, di Ruang Comand Center Setda Jepara, Rabu (20/7) petang.

Fahmi berharap, Kemenpan RB juga memperhatikan nasib para honorer yang sudah mengabdi lama. Jika nantinya mereka dihapus sebagai honorer dan dialih dayakan menjadi outsorching, tentu ini sebuah kemunduran.

"Dengan dilakukan outsorching, tentu bukan sebagai solusi bagi kami. Harapannya, teman - teman THL difasilitasiuntuk bisa menjadi tenaga PPPK, seperti temen-teman guru dan kesehatan," ujar dia.

Selain itu, Fahmi juga berharap adanya formasi dan mengakomodir tenaga non pendidikan dan non kesehatan, untuk bisa mengikuti seleksi PPPK di tahun 2022. "Selama ini perhatian pemerintah hanya untuk tenaga pendidikan dan kesehatan. Selama ini kami terabaikan. Padahal kami juga bekerja di instansi pemerintahan," ujarnya.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jepara Usulkan UMK 2023 Rp 2.272.626,63

Kamis, 1 Desember 2022 | 18:37 WIB
X