Pemkab Kudus Nunggak Listrik LPJU Rp 116 Juta, Pantas Banyak yang Padam

Kudus,suaramerdeka-muria.com – Jelas sudah alasan mengapa banyak Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kudus banyak yang padam. Pemkab Kudus ternyata nunggak pembayaran listrik LPJU sebesar Rp 116 juta.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup (PKPLH) Kabupaten Kudus Abdul Halil mengatakan, tunggakan sebesar Rp 116 juta itu disebabkan dampak migrasi dari meteran lama (pasca bayar) ke meteran prabayar (token).

“Di Kudus ada sebanyak 1.342 id pel (ID pelanggan PLN- Red). Dari jumlah itu sebanyak 395 idpel sudah migrasi ke token meter mulai Agustus 2021. Jumlah titik lampu ada 6 ribuan,” kata Halil, Senin (18/7).

Baca Juga: Banyak LPJU di Kudus Padam, DPRD Geram Penanganan Lamban

Dari proses migrasi itu, ternyata masih ada tunggakan rekening listrik sebesar Rp 116 juta dari penggunaan LPJU meteran lama. Dengan adanya tunggakan ini, sebagian LPJU di Kudus banyak yang padam.

Halil mengatakan, saat ini Dinas PKPLH masih berproses migrasi LPJU ke token meter. Ada sebanyak 100 idpel yang saat ini sedang proses migrasi. “Yang sudah migrasi ke token meter ada sebanyak 29,4 persen, sisanya sebanyak 70,6 persen masih pakai meteran lama,” katanya.

Halil mengatakan, tahun ini Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran untuk LPJU sebesar Rp 30,8 miliar. “Untuk proses tunggakan rekening listrik sebesar Rp 116 juta saat ini sudah proses. Targetnya minggu ini LPJU yang padam sudah nyala kembali,” katanya.

Dinas PKPLH berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 4 miliar pada perubahan APBD 2022. Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan menyusul kenaikan tarif listrik Juli ini.

“Kami mohon maaf kepada masyarakat terkait ketidaknyamanan ini. Kami juga banyak mendapat keluhan terkait LPJU yang padam sehingga memicu kerawanan lalu-lintas maupun tindak kriminal. Karena itu saat ini tengah kami bereskan,” katanya.

PKPLH juga sedang berupaya melakukan pemasangan pengadaan kilowatt hour (kwh) meter untuk semua LPJU di Kudus yang jumlahnya mencapai 6.000 titik karena diklaim lebih menghemat biaya tagihan.

Sebelumnya PKPLH juga memiliki tunggakan tagihan listrik LPJU bulan Mei 2022, namun pembayaran tagihan senilai Rp2,1 miliar itu baru bisa dilaksanakan 29 Juni 2022

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD Kudus Dedhy Prayogo menyoroti banyaknya LPJU di Kudus yang padam. Kondisi itu terjadi di ruas-ruas jalan yang sepi dan jauh dari permukiman. Kondisi itu dikhawatirkan memicu kecelakaan lalu-lintas maupun tindak kriminal.