Proyek Mal Publik Rembang : Denda Keterlambatan Rp 380.858.202 Harus Segera Dibayar, Jika Tidak Bisa Pidana

- Senin, 11 Juli 2022 | 18:55 WIB
Proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) yang belum berfungsi menjadi sasaran audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (suaramerdeka-muria.com/Ilyas al-Musthofa)
Proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) yang belum berfungsi menjadi sasaran audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (suaramerdeka-muria.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka-muria.com – Denda keterlambatan atas penyelesaian proyek Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang sebesar Rp 380.858.202 oleh rekanan pengerja harus secepatnya dibayarkan.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Rembang, Puji Santoso.

Puji mengungkapkan, denda tersebut merupakan bagian dari temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit terhadap proyek MPP.

Selain denda keterlambatan, yang masuk temuan adalah kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 49.681.288.

Menurut Puji, biasanya kalau ada temuan dari audit BPK dalam kurun waktu satu bulan harus ditindaklanjuti.

Jika temuan tersebut tidak ditindaklanjuti artinya bisa berlanjut ke ranah hukum.

“Orang-orang yang bermasalah hukum biasanya lalai, mengabaikan. LHP BPK sepertinya Mei, semestinya Juli (tindak lanjut) temuan audit harus sudah tuntas,” terang Puji kepada Suara Merdeka, Senin (11/7).

Baca Juga: Hasil Pertandingan Leg 2 Semifinal Piala Presiden : Arema FC vs PSIS Semarang, Laskar Mahesa Jenar Cetak Gol

rembaBaca Juga: Rembang Hari Ini : Cabai Merah Tembus Rp 95.000, Bawang Merah Rp 65.000, Emak-emak Menjerit

Puji menyebutkan, memang ada kekurangan bayar oleh Pemkab Rembang kepada rekanan proyek MPP sebesar sekira Rp 1,8 miliar.

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemerintah Daerah Diminta Tidak Buat Pabrik Gula

Rabu, 30 November 2022 | 14:48 WIB
X