Dalam Sebulan Dua SPBU di Kudus Ini Kena Sanksi Pertamina, Salah Satunya Gara-Gara Mobil Modifikasi

- Rabu, 29 Juni 2022 | 08:05 WIB
Spanduk bertuliskan SPBU ini dalam pembinaan yang dipasang Pertamina di SPBU Bacin Kudus, Selasa (28/6). (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)
Spanduk bertuliskan SPBU ini dalam pembinaan yang dipasang Pertamina di SPBU Bacin Kudus, Selasa (28/6). (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Kudus kena sanksi pembinaan karena melanggar aturan, khususnya dalam penyaluran produk jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Pertalite.

Setelah SPBU Matahari, Pertamina memberikan sanksi tegas kepada SPBU 4359318 (Bacin) di jalan Lingkar Utara Nomor17, Desa Bacin, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Sebagai sanksinya, SPBU Bacin tak bisa menjual BBM jenis Pertalite hingga 8 Juli mendatang.

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan, sanksi itu diberikan setelah SPBU Bacin terbukti menjual Pertalite kepada kendaraan yang tangki BBM sudah dimodifikasi secara berulang.

Baca Juga: Kena Sanksi Gara-Gara Mobil Modifikasi, SPBU Bacin : Tak Mungkin Kami Awasi Konsumen Satu-Satu

Pelanggaran itu diketahui saat tim dari Pertamina melakukan pemeriksaan di SPBU Bacin. Dari rekaman CCTV diketahui ada kendaraan yang sama, dengan tangki BBM yang sudah dimodifikasi, mengisi BBM Pertalite secara berulang kali.

“Kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya terkait penyaluran produk BBM subsidi maupun yang merupakan penugasan dari pemerintah, seperti Pertalite,” katanya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, produk Pertalite telah ditetapkan sebagai Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Melalui aturan itu, Pemerintah mengatur ketat kuota dan pendistribusiannya.

Penjualan Pertalite hanya dikhususkan kepada konsumen akhir, yakni kendaraan bermotor. Pengecualian diberikan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Itu pun warga tersebut harus menunjukkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.

“Untuk itu kami melarang pembelian maupun penjualan Pertalite dengan jeriken maupun mobil dengan tangki  BBM dimodifikasi untuk diperjualbelikan kembali agar penyalurannya dapat tepat sasaran,” terangnya.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Proses PAW Lanjut, Nurhudi Gugat DPRD dan KPU ke PTUN

Selasa, 9 Agustus 2022 | 05:43 WIB
X