Di Pati, 84 Usulan Bankeu Pembangunan Sarpras Tak Lolos Verifikasi

- Kamis, 7 April 2022 | 23:56 WIB
Perwakilan dari desa saat mengikuti pengarahan Bupati Pati terkait bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa di aula DPUPR Kabupaten Pati kemarin. (suaramerdeka-muria.com/Beni Dewa)
Perwakilan dari desa saat mengikuti pengarahan Bupati Pati terkait bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa di aula DPUPR Kabupaten Pati kemarin. (suaramerdeka-muria.com/Beni Dewa)

PATI, suaramerdeka-muria.com – Dari 718 bantuan keuangan (bankeu) pembangunan sarana prasarana (Sarpras) yang masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pati, tercatat ada 84 usulan yang tak lolos verifikasi.

Dengan begitu tercatat bakal ada 635 kegiatan saja yang nantinya bakal mendapatkan bankeu tersebut.

Baca Juga: Ogah Terjebak Wacana Penundaan, KPU Tetap Siapkan Pemilu 2024

Hal itu seperti saat diungkapkan dalam acara pengarahan abntuan keuangan pembangunan sarpras desa di Aula DPUPR Kabupaten Pati kemarin.

Plt Kepala DPUPR Kabupaten Pati Sudarno dalam laporannya menyebut jika total anggaran pembiayaan bankeu untuk 718 kegiatan mencapai sebesar Rp 106,78 miliar.

Namun lantaran ada 84 kegiatan yang tidak lolos verifikasi maka anggaran tersebut menyusut hingga Rp 11,09 miliar.

Baca Juga: Kajari Kudus Diadukan ke Kejagung Terkait Dugaan Pemerasan

“Karena dipending oleh dewan dan desa, judul ada yang ganda, judul kegiatan salah lokasi, judul kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi OPD. Selain itu lokasi kegiatan berada di aset pemerintah, desa bersangkutan menerima lebih dari lima kegiatan, lalu juga ada pemerintah desa yang belum menyelesaikan administrasi pada 2021,” jelasnya.

Sementara untuk desa yang lolos verifikasi, telah diminta untuk menandatangani pakta integritas, surat pertanggungjawaban, kuitansi dan surat pencairan bantuan keuangan pembangunan sarpras tahun anggaran 2022.

Baca Juga: Tiga Komisi Rampung, Rolling Pimpinan Komisi D DPRD Kudus Masih Alot

Terkait bankeu tersebut, Bupati Pati Haryanto menegaskan jika verifikasi sebelum pencairan anggaran tersebut penting dilakukan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.

“Untuk itu kita harus hati-hati. Karena banyak yang saat ini bankeu-bankeu yang menjadi ranah aparat penegak hukum. Ada dua sekarang yang sudah DPO dan sudah ditetapkan tersangka. Kemudian yang bersangkutan tidak ada ditempat. Untuk itu, saya harapkan agar bantuan tersebut digunakan sesuai usulan yang ada di proposal yang diajukan,” tegasnya.

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Banjir Pati : Penanganan Bencana Butuh Kajian Serius

Jumat, 2 Desember 2022 | 21:52 WIB

Tiga Santri Pati Lolos Porsadin Tingkat Nasional

Rabu, 30 November 2022 | 22:27 WIB

UMK Pati 2023 Direkomendasikan Naik, Jadi Rp 2,1 Juta

Rabu, 30 November 2022 | 07:50 WIB

Tiba-tiba Desa di Pati Ini Diterjang Banjir Bandang

Senin, 28 November 2022 | 10:16 WIB

HGN 2022, MTs Negeri 1 Pati Luncurkan Buku Karya Guru

Minggu, 27 November 2022 | 23:29 WIB
X