Banyak Pekerja di Kudus Terdaftar JKN PBI Bebani Keuangan Daerah

- Rabu, 30 Maret 2022 | 06:55 WIB
Ketua DPRD Kudus Masan. (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)
Ketua DPRD Kudus Masan. (suaramerdeka-muria.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Banyaknya pekerja yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) membebani keuangan daerah. Mereka seharusnya menjadi tanggungjawab perusahaan dalam mendaftar JKN.

Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kudus Masan saat menerima audiensi anggoat Konfederasi Serikat Pekerja Serikat Indonesia (KSPSI) Kudus, Selasa (29/3). Dalam audiensi itu KSPSI sebelumnya meminta DPRD Kudus mendukung aspirasi pekerja agar klaster Ketenagakerjaan dicabut dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Namun diskusi dalam audiensi itu melebar hingga urusan JKN buruh di Kudus ketika salah seorang pengurus KSPI menyinggung ada kartu JKN buruh kategori yang tidak aktif. Padahal si buruh sedang sakit. Akibatnya, buruh itu harus membayar sendiri biaya rumah sakit.

BACA JUGA : Duh...! Kartu JKN Puluhan Ribu Warga Miskin di Kudus Dinonaktifkan

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kudus Masan menegaskan jika kepesertaan JKN para pekerja seharusnya menjadi tanggungjawab perusahaan. Jika para pekerja didaftarkan sebagai peserta PBI, maka akan membebani keuangan daerah.

“Ini yang sebenarnya tengah kami sinkronisasikan dengan BPJS Kesehatan agar mereka penerima PBI benar-benar orang yang miskin yang membutuhkan. Lain lagi ceritanya jika pekerja yang sudah pensiun atau sudah tidak bekerja, bisa mendaftar PBI jika memang masuk kategori miskin,” katanya.

Data BPJS Kesehatan Cabang Kudus mencatat ada sebanyak 228.835 peserta JKN PBI yang dibiayai APBN dan JKN PBI APBD sebanyak 81.280 peserta. Sedangkan jumlah peserta JKN mandiri yang tergolong peserta aktif hanya 44.314 peserta atau hanya 5,11 persen dari jumlah penduduk.

Padahal data warga miskin di Kabupaten Kudus sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus hanya 7 persen, dari jumlah penduduk sebanyak 866.548 jiwa. “Jika semua penerima bantuan iuran JKN masuk kategori kurang mampu, maka bisa menambah daftar warga miskin di Kabupaten Kudus menjadi 35,79 persen. Ini jelas tidak sinkron,” katanya.

Pemkab Kudus mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,4 miliar untuk mendaftarkan warga Kudus menjadi peserta JKN PBI. Untuk bisa mencapai target Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh bagi penduduk di Kudus, dibutuhkan anggaran hingga Rp 37,1 miliar.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X