BLORA, suaramerdeka-muria.com- Carut marut seleksi pengisian perangkat desa (Perades) memantik reaksi sebagian komponen masyarakat Blora.
Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak hasil seleksi perades, Kamis 27 Januari 2022.
Aksi unjuk rasa diawali dari depan kantor DPRD Blora.
Baca Juga: Masyarakat Dipersilahkan Tempuh Jalur Hukum, Jika Merasa Dirugikan dalam Seleksi Perades
Massa selanjutnya bergerak berjalan kaki menuju depan kantor Kejaksaan Negeri (Kejari).
Mereka kemudian long march menuju depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora.
Baca Juga: Hujan Deras di Kudus Picu Longsor di Tiga Desa
Selain membentangkan poster, sejumlah peserta aksi juga melakukan orasi.
Tak hanya menolak hasil seleksi perades, massa juga menuntut dilakukan audit forensik.
Selain itu, DPRD didesak membentuk panitia khusus (Pansus) menyikapi sejumlah kejanggalan dalam proses seleksi perades.
Baca Juga: Penghargaan Adiwiyata di Rembang, SMPN 1 Sulang Raih Predikat Terbaik Kategori Video Profile
‘’Kecurangan itu massif, bukan isu seperti banyak yang dikatakan pejabat. Kehadiran ratusan peserta perwakilan dari berbagai desa dan kecamatan membuktikannya,’’ ujar Seno Margo Utomo anggota Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang juga koordinator lapangan dalam aksi tersebut.
Seno Margo Utomo mengatakan, PKN sudah mengajukan permohonan audit forensik CAT ke lembaga negara untuk menguji kecurangan dalam tes CAT.
DPRD juga didesak membentuk pansus.
Artikel Terkait
Cari Sinyal TV Digital, Jangan Buang Perangkat Bekas, Antena dan Receiver Jadul Masih Bisa Dipakai
Perangkat Daerah Diajak Berinovasi, Disediakan Insentif Rp 212 Miliar
Edan, Dililit Utang, Perangkat Desa di Lasem Ini Carikan Istrinya Suami Kedua Melalui MiChat
15 Fakta Unik Perangkat Desa di Lasem Antarkan Istrinya Menikah Lagi, dari Aplikasi MiChat hingga Dapat Nafkah
Metode CAT Akan Dipakai Dalam Tes Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Tak Akan Ada Manipulasi Nilai
DPRD Rembang Merekomendasikan Pemkab Membuat Kriteria Pihak Ketiga yang Terlibat Dalam Seleksi Perangkat Desa
TEGAS!! Tahapan Pengisian Perangkat Desa di Blora Dihentikan
TEGAS !! PKN Tuntut Tes Perangkat Desa di Blora Dievaluasi atau Dibatalkan
Pembayaran Pajak PBB Nyantol di Oknum Perangkat Desa di Jepara
Masyarakat Dipersilahkan Tempuh Jalur Hukum, Jika Merasa Dirugikan dalam Seleksi Perades