Kawasan Industri Bertambah, Pertanian Berkurang, Pengusaha Desak Ranperda RTRW Segera Disahkan

- Rabu, 22 Desember 2021 | 22:50 WIB
Pansus II DPRD Kudus mendengar masukan masyarakat pada acara public hearing Ranperda RTRW di gedung DPRD Kudus, Rabu (22/12). (suaramerdeka.com/Saiful Annas)
Pansus II DPRD Kudus mendengar masukan masyarakat pada acara public hearing Ranperda RTRW di gedung DPRD Kudus, Rabu (22/12). (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Pelaku usaha di Kabupaten Kudus mendesak Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kudus 2021-2041 segera disahkan. Pengesahan Ranperda RTRW ini membawa kepastian iklim investasi di Kabupaten Kudus.

Hal ini mengemuka pada dengar pendapat publik yang digelar Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kudus dengan pemangku kepentingan di ruang rapat Paripurna DPRD Kudus, Rabu (22/12). Rapat yang dipimpin Ketua Pansus II Aris Suliyono dihadiri Kepala Dinas PUPR Kudus Arief Budi Siswanto, perwakilan pengusaha, Gapoktan, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dan notaris, serta sejumlah LSM.

Ketua Ikatan PPAT Kudus Rina Prabandari menuturkan, belum disahkannya Ranperda RTRW Kabupaten Kudus ini membuat iklim investasi stagnan. “Proses pemecahan pengurusan sertifikat tanah saat ini mandek karena menunggu pengesahan Ranperda RTRW,” katanya.

BACA JUGA : Ubah Perda RTRW untuk Jaring Investor, Bupati Kudus Jamin Lahan Pertanian Aman

Ia berharap Ranperda RTRW Kabupaten Kudus yang baru memberikan kepastian zonasi peruntukan lahan secara jelas dan tegas. “Kerap ditemui ketika mengurus sertifikat meski jelas-jelas tertulis tanah pekarangan, namun sebagian masuk zona hijau. Ini mempersulit seperti bagi para pengusaha pengembang perumahan,” katanya.

Pada public hearing tersebut diketahui pada Ranperda RTRW luasan kawasan peruntukan Industri (KPI) dan kawasan permukiman bertambah, sementara kawasan pertanian justru berkurang.

Usulan luasan kawasan industri bertambah hingga 1.126 hektare. Mengacu Perda Nomor 16 Tahun 2012 kawasan industri ditetapkan seluas 1.132 hektare berada di Jalan Kudus – Jepara dan Jalan Kudus Pati.

Sementara pada Ranperda RTRW bertambah menjadi 2.258 hektare. Kawasan itu berada di ruas jalan Kudus – Jepara, Jalan Kudus – Pati dan Jalan lingkar selatan. “Penambahan KPI ini mempertimbangan penyesuan Perda sebelumnya Perda Nomor 8 Tahun 2003, penyesuaian lokasi industri eksisting dan peningkatan investiasi,” kata Arief Budi Siswanto, Kepala Dinas PUPR Kudus.

Kawasan Permukiman dari sebelumnya 12.537 hektare diusulkan bertambah menjadi 14.533 hektare. Penambahan ini, kata Arief, dengan pertimbangan penyesuaian lokasi permukiman, pertumbungan penduduk, dan peningkatan kebutuhan permukiman

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X