Diskominfo Jepara Gelar Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan

- Kamis, 9 Desember 2021 | 06:05 WIB
Narasumber menyampaikan pemaparan pada Uji Konsekuensi Informasi Publik untuk Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Jepara Tahun 2021, yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten Jepara, Selasa (7/12). (suaramerdeka.com/Sukardi)
Narasumber menyampaikan pemaparan pada Uji Konsekuensi Informasi Publik untuk Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Jepara Tahun 2021, yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten Jepara, Selasa (7/12). (suaramerdeka.com/Sukardi)

JEPARA,suaramerdeka-muria.com – Keterbukaan informasi publik mendorong peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang profesional. “Kita harus bersikap profesional dalam era keterbukaan informasi publik. Jika perangkat daerah sudah melakukan kegiatan dan mendokumentasikan dengan benar, tidak usah takut. Justru yang perlu ditakutkan yaitu kita tidak sesuai dengan aturan atau Undang-Undang.’’

Hal itu disampaikan Sekda Jepara Edy Sujatmiko pada Uji Konsekuensi Informasi Publik untuk Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Kabupaten Jepara Tahun 2021, yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten Jepara, di Gedung Sultan Hadlirin, Lantai III Gedung OPD Bersama, Selasa (7/12).

Kegiatan dihadiri Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir, Akademisi Unisnu Abdul Wahab, Kepala Diskominfo Arif Darmawan, Kabag Hukum Setda Wafa Elfi Syahiroh, dan sejumlah perangkat daerah yang terlibat.

BACA JUGA : Kemanag Jepara Launching PTSP Online

Kepala Diskominfo Arif Darmawan menjelaskan, ada sekitar 24 dokumen informasi yang diajukan menjadi informasi publik yang dikecualikan. Perinciannya, 17 informasi diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan 7 informasi diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Jepara. 

Untuk informasi yan diajukan oleh BKD antara lain, data pribadi pelamar umum CPNS, hasil uji kesehatan PNS dan CPNS, hasil rekomendasi pengukuran kompetensi, tes psikologi, dan konseling psikologi. Selain itu juga, dokumen PNS yang masih dalam proses penanganan pelanggaran disiplin.

Sedangkan yang diajukan DPUPR yaitu, dokumen pengadaan barang dan jasa (dokumen lelang, seleksi, dan kualifikasi), dokumen proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran atau kwitansi pembayaran (SPJ Kegiatan), dan dokumen kontrak.  

Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Zainal Abidin Petir mengatakan, kewajiban badan publik adalah menyediakan atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Mereka harus menerbitkan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

“Ini sesuai dengan Dasar Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 5 Perki SLIP No 1 Tahun 2021,” ungkap Petir.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Waduh.! 4.689 Pendaftar Haji Mundur Gara-Gara Ini

Jumat, 12 Agustus 2022 | 06:35 WIB

Pemkab Jepara Sampaikan Rancangan KUA PPAS Tahun 2023

Kamis, 11 Agustus 2022 | 22:10 WIB

Kamis Pagi, 526 Jemaah Haji Kabupaten Syukuran

Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:05 WIB

Mengadu ke DPD RI, Non ASN Berharap Diangkat PPPK

Rabu, 10 Agustus 2022 | 06:21 WIB

32 Calon Paskibraka Digembleng di Pantai Teluk Awur

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 07:11 WIB

Jepara Waspadai Cacar Monyet

Jumat, 5 Agustus 2022 | 18:13 WIB
X