Kenaikan Upah Rendah, KSBSI Kudus Pertanyakan Kebijakan Perbaikan Kesejahteraan Buruh

- Jumat, 3 Desember 2021 | 04:30 WIB
Aksi aliansi buruh di Jepara menolak kenaikan upah minimum kabupaten 2022 yang dinilai terlalu rendah, Jumat 26 November 2021. (suaramerdeka.com/Septina Nafiyanti)
Aksi aliansi buruh di Jepara menolak kenaikan upah minimum kabupaten 2022 yang dinilai terlalu rendah, Jumat 26 November 2021. (suaramerdeka.com/Septina Nafiyanti)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com - Perbaikan kesejahteraan masih menjadi tema wajib perjuangan buruh tahun 2022. Harapan tersebut dikaitkan dengan nominal UMK 2022 Rp 2.293.058,26.

Koordinator Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kabupaten Kudus, Slamet Macmudi, Kamis (2/12) menyatakan selain harus dilaksanakan secara konsisten, kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2022 harus pula diikuti oleh perbaikan sistem perburuhan di Kudus.

''Kenaikan upah beserta pembahasan sebelum penetapan UMK, selalu ramai di awal,'' katanya.

BACA JUGA : KSPSI Kudus : Kenaikan Upah Hanya Rp 2.061 Tak Berarti Banyak

Segala sesuatunya menjadi rutinitas yang semua pihak dapat memprediksi besaran kenaikannya. Apalagi pemerintah telah menetapkan ukuran kenaikan berdasarkan PP 36/2021 sesuai laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Formulasi dan nominal kenaikan upah tidak akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan buruh. Setiap kali kenaikan upah selalu diikuti melonjaknya kenaikan kebutuhan pokok. Realitas yang terjadi umumnya Upah Minimum dijadikan Upah Maksimum oleh pemberi kerja atau pengusaha.

''Kondisinya selalu seperti itu,'' jelasnya.

Sementara, desakan agar pengusaha memberi peluang kepada pekerja untuk berunding menentukan besaran skala dan struktur upah selama ini sebatas himbauan. Pemerintah tidak dapat memaksa pengusaha memberikan upah layak sesuai kapasitas dan masa kerja buruh.

Andaipun ada skala dan struktur upah nominalnya tidak jauh dengan besaran UMK. Ini artinya kenaikan upah hanyalah agenda rutin tahunan  mengikuti aturan pemerintah. Sedangkan yang harus diperjuangkan adalah struktur dan skala yang berorientasi pada upah layak dan berkeadilan.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemodal Tiongkok Minati Investasi Biogas di Kudus

Senin, 24 Januari 2022 | 06:55 WIB

Polisi Sikat Pelaku Judi Online di Kudus

Jumat, 21 Januari 2022 | 14:55 WIB

Kebakaran di Pasar Kliwon, Kantor BRI Unit Kota Ludes

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:23 WIB

Hanura Perintahkan Kader Hadir di Tengah Masyarakat

Kamis, 30 Desember 2021 | 17:20 WIB
X