Bohong, Jika Ada Yang Mengatakan Dana Haji  Untuk Bangun Tol

- Sabtu, 29 Mei 2021 | 13:14 WIB
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan pemaparan pada Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji,’’ Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Haji di Era Pandemi Covid-19’’ yang Diselenggarakan BPKH-DPR RI di Hotel Syailendra Jl HOS Cokroaminoto, Jepara,  (Sukardi)
Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyampaikan pemaparan pada Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji,’’ Pengawasan Pengelolaan Keuangan Haji di Era Pandemi Covid-19’’ yang Diselenggarakan BPKH-DPR RI di Hotel Syailendra Jl HOS Cokroaminoto, Jepara, (Sukardi)

 

JEPARA – Pengelolaan dana haji yang semula ditangani Kementerian Agama RI, semenjak pertengaha 2017, dialihkan ke Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).  Dengan terbentuknya BPKH, pengelolaan dana haji sangat ketat, sesuai prinsip syariah.

‘’Bohong, jika ada yang mengatakan dana haji dihutang untuk membangun jalan tol,’’ ujar Anggota Komisi VIII RI Abdul Wachid pada Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji,’’ Pengawasan  Pengelolaan Keuangan Haji di Era Pandemi Covid-19’’ yang Diselenggarakan BPKH-DPR RI di Hotel Syailendra Jl HOS Cokroaminoto, Jepara, Kamis (27/5).

Kegiatan juga menghadirkan nara sumber anggota Dewan Pengawas BPKH Khasan Faozi, Tim Lembaga Bahsul Masail (LBM) PWNU Jateng KH Ull Albab, dan Wartawan Suara Merdeka Sukardi.

Kepada  perwakilan jamaah calon haji yang hadir, Abdul  Wachid menegaskan,pengelolaan haji oleh Badan Pelaksana BPKH yang diketuai Anggito Abimanyu, secara internal diawasi ketat oleh Dewan Pengawas BPKH yang diketuai Yuslam Fauzi. Sedang dari eksternal, Komisi VIII DPR RI (diantaranya membidangi urusan haji) yang menggandeng Badan Pengawas Keuangan RI (BPK RI).

Dana haji yang berasal dari setoran awal jamaah Rp 25 juta, sekarang ini sudah terkumpul kisaran Rp 150 Triliun. Jumlah pendaftar yang masuk daftar tunggu mencapai 7,5 juta, denan masa antri ada yang paling cepat 8 tahun, dan terlama 45 tahun, Untuk Jawa Tengah saat ini 29 tahun. Dana haji dikelola untuk dikembangkan dan memebri manfaat. Diantaranya untuk subsidi jamaah haji yang diberangkatkan.

Biaya riil perjalanan haji sekarang ini mencapai Rp 71 juta. Jika setoran elunasan jamaah haji kisaran Rp 35 juta, maka subsisi dari untuk jamaah menjacapai 36 juta. Untuk tahun 2020 lalu, sudah dihitung biaya haji riil mencapai Rp 70 juta, sehingga subdidi Rp 35 juta. Namun, haji batal berangkat karena Pemerintah Arab Saudi tidak memperbolehkan, alasan adanya pandemi covid. Tahun ini, juga masih menunggu kabar.

Selain itu, dana haji juga untuk membantu kegiasan sosial  masyarakat.’’Diantaranya bantuan ambulans dari BPKH tahun 2020 lalu. Tahun ini, untuk daerah Kudus, Demak, dan Jepara akan ada lagi 9 ambulans untuk masyakat desa,’’ terang Abdul Wachid, yang berasal dari Dapil II Jateng (Kudus,Demak, Jepara).

Anggota Dewan Pengawas BPKH Khasan Faozi menguatkan pernyataan Abdul Wachid. Pengelolaan dana haji tidak boleh sembarangan. ‘’Dana harus diinvestasikan sesuai prinsip syariah bekerjasama dnegan bank syariah. Harus ada keuntungan, tidak boleh rugi. Jika salah investasi dan rubi, kami para anggota BPKH ini yang akan menanggung-renteng kerugian yang muncul,’’ tegas Khazan Fauzi.

Diterangkan, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden No 74/P Tahun 2017 Tanggal 7 Juni 2017. Penyerahan Surat Keputusan 14 Juni 2017, dan pelantikan 26 Juli 2017 pejabat.  Terdiri Dewan Pengawas 7 orang, Ketua merangkap Anggota Yuslam Fauzi. Badan Pelaksana 7 orang, Kepala Badan Pelaksana Anggito Abimanyu. ()

Halaman:

Editor: Mulyanto Ari Wibowo

Tags

Terkini

32 Calon Paskibraka Digembleng di Pantai Teluk Awur

Sabtu, 6 Agustus 2022 | 07:11 WIB

Jepara Waspadai Cacar Monyet

Jumat, 5 Agustus 2022 | 18:13 WIB

Dua Perumda Jeblok, Ini Rekomendasi DPRD Jepara

Selasa, 26 Juli 2022 | 07:25 WIB
X