Pemkab Blora Ajukan Hutang untuk Pembangunan Jalan Rp 250 Miliar, DPRD Setujui Rp 150 Miliar

Baca Juga: Alun-alun Rembang Makin Remuk, Tempat Sampah Hilang, Keramik Retak, Tiang Lampu Roboh

“Butuh anggaran besar untuk memperbaiki jalan yang rusak itu yakni sekitar Rp 300 Miliar. Sementara proyeksi pendanaan infrastruktur di APBD 2022 pada DPUPR hanya mampu sebesar Rp 60 Miliar,’’ jelas Kepala PU Samgautama.

Pemerintah Kabupaten Blora terus berusaha memaksimalkan kondisi kemampuan anggaran daerah untuk menangani kerusakan jalan yang terus ditagih oleh masyarakat tersebut. Keterbatasan anggaran di tahun 2022, dibenarkan oleh  Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD), Slamet Pamudji, SH., M.Hum. 

Baca Juga: Pertunjukan Wayang di Era Milenial Diminta Jadi Tontonan dan Tuntunan

Menurutnya, dibanding tahun 2021, kemampuan keuangan daerah Blora di tahun anggaran 2022 mengalami penurunan. Diantaranya, penurunan DAU sebesar Rp 28,5 Miliar, DAK Fisik turun sebesar Rp 54 Miliar.

Sementara itu, lanjut Mumuk, panggilan akrab Slamet Pamudji,  DBH Pusat juga turun sebesar Rp 13,7 Miliar. Demikian juga DBH Provinsi turun sebesar Rp 26 Miliar. ‘’Maka kita harus memutar otak untuk mencari pos anggaran perbaikan jalan termasuk efisiensi,” terangnya. 

***