Masih Pandemi, 10 Parpol di Kudus Kompak Usul Kenaikan 200 Persen Anggaran Banpol

- Kamis, 11 November 2021 | 07:05 WIB
Bupati Kudus Hartopo menyerahkan banpol kepada salah satu pengurus parpol di Pendapa Kabupaten Kudus, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)
Bupati Kudus Hartopo menyerahkan banpol kepada salah satu pengurus parpol di Pendapa Kabupaten Kudus, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Sebanyak sepuluh partai politik peraih kursi di DPRD Kabupaten Kudus kompak mengusulkan kenaikan dana bantuan politik (Banpol). Tak tanggung-tanggung, Parpol mengusulan kenaikan banpol hingga 200 persen dari sebelumnya sebesar Rp 2.500 per suara menjadi Rp 7.500 per suara.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kudus Sulistyo Utomo mengatakan, usulan kenaikan banpol ini mempertimbangkan kecilnya banpol yang diterima parpol di Kudus jika dibandingkan daerah tetangga. Selain itu, Parpol berharap dengan kenaikan banpol ini pendidikan politik baik kepada kader, simpatisan, maupun masyarakat umum lainnya bisa lebih maksimal.

“Kenaikan banpol tersebut hanya sebatas usulan kepada Bupati Kudus. Semua ketua parpol peraih kursi memang sudah menandatangani kesepakatan usulan kenaikan banpol dengan berbagai pertimbangan. Untuk keputusannya tetap berada di tangan bupati,” kata Sulis, Rabu (10/11).

BACA JUGA : Kudus Kucurkan Banpol Rp 1,2 Miliar untuk 9 Parpol, Partai Demokrat Belum Ambil

Sulistyo mencontohkan, banpol di sejumlah kabupaten di Jawa Tengah sebelumnya telah mengalami kenaikan. Di Kota Salatiga misalnya, anggaran banpol sudah lebih dulu naik menjadi seebsar Rp 6.354 per suara.

“Di Semarang banpol bahkan sudah naik menjadi sebesar Rp 5.000 per suara. Kabupaten/kota lainnya rata-rata nilai banpol-nya di atas Kabupaten Kudus, sehingga kami sepakat untuk mengusulkan kenaikan agar ada kesamaan dengan daerah lain,” katanya.

Sulis yang juga wakil ketua DPRD Kudus menambahkan, kebutuhan kegiatan partai politik saat ini cukup besar. Kegiatan yang digelar partai itu antara lain konsolidasi dan pendidikan politik.

“Kegiatan utama dari dana banpol digunakan untuk kegiatan pendidikan politik. Semua parpol juga menampung aspirasi konstituen serta perlu ketemu secara langsung dalam sebuah pendidikan politik,” katanya.

Ia menyebutkan, program pendidikan politik saat ini masih disesuaikan dengan bana banpol yang diterima. Karena anggaran masih terbatas, kegiatan penyelenggaraannya dipusatkan di tingkat kecamatan.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Artikel Terkait

Terkini

X