Bupati Kudus Tegaskan Pelarangan Kafe Karaoke

- Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:09 WIB
Bupati Kudus Hartopo. (suaramerdeka.com/dok)
Bupati Kudus Hartopo. (suaramerdeka.com/dok)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com - Bupati Kudus Hartopo menegaskan kafe karaoke tetap dilarang beroperasi di wilayahnya. Ketentuan tersebut didasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke. Pihaknya mengistruksikan Pol PP dan komponen terkait memantau dan menindak keberadaan tempat hiburan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

''Dasar pelarangan jelas, yakni Perda tersebut,'' katanya.

Sebenarnya, berbagai upaya telah dilakukan menindak pelanggaran kafe karaoke. Beberapa kali petugas tidak hanya menegus tetapi memberi sanksi berupa penyitaan sejumlah barang yang digunakan untuk kegiatan.

BACA JUGA : Muncul Kasus Pengeroyokan, Keberadaan Kafe Karaoke di Kudus Dipertanyakan

''Termasuk memutus aliran listrik kafe karaoke,'' jelasnya.

Namun, pemilik kafe karaoke seringkali berusaha menyiasatinya. Ditambahkannya, bila aliran listrik diputus, mereka membeli genset.

''Mereka melakukannya secara diam-diam,'' tandasnya.

Terkait efek jera kepada pelanggar operasional kafe karaoke, sebenarnya sudah diantisipasi. Salah satunya dengan menerapkan pasal hukuman kurungan dua bulan hingga tiga bulan. Namun, pihaknya tidak dapat menentukan hukuman secara maksimal karena hal tersebut kewenangan dari sistem peradilan.

''Itu di luar kewenangan kami,'' ujarnya.

 Seperti diberitakan sebelumnya, insiden pada salah satu karaoke di Jati Wetan, Kecamatan, Jati, dinilai sebagai hal yang memprihatinkan. Terlepas dari dugaan pengeroyokan, kejadian tersebut membuktikan pengawasan Perda Nomor 10 Tahun 2015 lemah. Regulasi berupa Peraturan Daerah (PERDA) tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, secara jelas melarang kafe karaoke tertutup.

"Kami menyesalkan kejadian tersebut," jelas salah seorang tokok santri Kota Kretek yang juga anggota DPRD Jateng, Achwan Sukandar.

Menurutnya, keberadaan hiburan sejenis tidak sesuai dengan predikat Kudus sebagai kawasan yang sangat kental dengan nuansa religi. Terlebih, secara aturan Pemerintah Daerah Kudus sudah melarangnya. Seharusnya, semua pihak menghormati aturan yang disepakati. Apalagi, dengan mempertimbangkan kentalnya aktivitas religi di lereng Gunung Muria tersebut.

"Perda harus ditegakkan," ujarnya.

 

Halaman:
1
2

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemodal Tiongkok Minati Investasi Biogas di Kudus

Senin, 24 Januari 2022 | 06:55 WIB

Polisi Sikat Pelaku Judi Online di Kudus

Jumat, 21 Januari 2022 | 14:55 WIB

Kebakaran di Pasar Kliwon, Kantor BRI Unit Kota Ludes

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:23 WIB

Hanura Perintahkan Kader Hadir di Tengah Masyarakat

Kamis, 30 Desember 2021 | 17:20 WIB
X