Forsika Pati Dorong Penuntasan Eksekusi Tempat Prostitusi

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 05:41 WIB
Tokoh organisasi sosial dan keagamaan di Pati menyatakan sikap bersama menolak pengaduan kalangan pendukung tempat karaoke ilegal dan tempat prostitusi ke 27 instansi. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)
Tokoh organisasi sosial dan keagamaan di Pati menyatakan sikap bersama menolak pengaduan kalangan pendukung tempat karaoke ilegal dan tempat prostitusi ke 27 instansi. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)

PATI, suaramerdeka-muria.com - Berbagai organisasi sosial keagamaan di Pati mendorong Pemkab dan Forkopimda Pati untuk segera menuntaskan eksekusi tempat karaoke ilegal dan prostitusi.

Mereka juga menolak keras pengaduan yang disampaikan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat AntiKorupsi Kabupaten Pati (Gerak) kepada 27 instansi.

"Menanggapi situasi Pati, terutama dalam hal penutupan tempat usaha karaoke yang ilegal dan tempat prostitusi, maka kami menyatakan sikap. Intinya kami tetap mendukung pemerintah untuk segera menutup tempat karaoke ilegal dan tempat prostitusi. Beberapa kali upaya penutupan itu gagal karena ada perlawanan," ujar Ketua Forum Organisasi Sosial Keagamaan (Forsika) Pati KH Mujib Sholeh di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pati, Rabu (20/10) kemarin.

Baca Juga: MENDADAK VIRAL : Iklan Sepeda Onthel Merk Raleigh di Tahun 1955 Diupload di Medsos

Forsika merupakan organisasi sosial keagamaan yang terdiri atas MUI, Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah beserta badan otonom dan organisasi otonomnya.

Selain itu di dalamnya ada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan perwakilan dari kalangan Kristen, Katolik, Hindu, serta Budha.

Baca Juga: Metode CAT Akan Dipakai Dalam Tes Pengisian Jabatan Perangkat Desa, Tak Akan Ada Manipulasi Nilai

Dalam kesempatan itu, Kiai Mujib yang juga ketua MUI Pati menyatakan, Forsika menolak sekaligus menyanggah pengaduan dari Gerak.

Dalam pengaduannya ke 27 instansi, mulai presiden, DPR RI, sejumlah menteri, kapolri, panglima TNI, hingga Ombudsman dan Komnas HAM, Gerak menarasikan ada tindakan korupsi yang dilakukan bupati karena meminta PLN memadamkan listrik di 49 titik.

Baca Juga: Latihan Perdana, Persiku Junior Terapkan Sistem Promosi dan Degradasi

Dari sekian titik pemadaman listrik tersebut selama ini digunakan sebagai tempat usaha karaoke dan prostitusi.

Pemadaman dilakukan dalam rangka pelaksanaan PPKM.

"Setelah membaca surat pengaduan mereka, kami justru mendukung pemerintah untuk melanjutkan upaya eksekusi tempat karaoke ilegal dan tempat prostitusi," tandasnya.

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Banjir Pati : Penanganan Bencana Butuh Kajian Serius

Jumat, 2 Desember 2022 | 21:52 WIB

Tiga Santri Pati Lolos Porsadin Tingkat Nasional

Rabu, 30 November 2022 | 22:27 WIB

UMK Pati 2023 Direkomendasikan Naik, Jadi Rp 2,1 Juta

Rabu, 30 November 2022 | 07:50 WIB

Tiba-tiba Desa di Pati Ini Diterjang Banjir Bandang

Senin, 28 November 2022 | 10:16 WIB

HGN 2022, MTs Negeri 1 Pati Luncurkan Buku Karya Guru

Minggu, 27 November 2022 | 23:29 WIB
X