Legislator Minta Bantuan Ternak Ditunda, Bupati Sebut Sudah Proses

- Selasa, 19 Oktober 2021 | 06:30 WIB
Bupati Kudus Hartopo usai rapat paripurna di gedung DPRD Kudus, Senin (19/20). (suaramerdeka.com/Saiful Annas)
Bupati Kudus Hartopo usai rapat paripurna di gedung DPRD Kudus, Senin (19/20). (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Rencana penyaluran bantuan ternak oleh Pemkab Kudus terus mendapat tentangan dari kalangan DPRD Kudus. Pemkab Kudus semula mengalokasikan Rp 2,3 miliar melalui Perbup Nomor 27 Tahun 2021 tentang penggunaan dana cukai untuk bantuan modal ternak berupa kambing, lele, dan kalkun berikut kolam atau kandangnya..

Dana bantuan ternak itu rencananya akan ditambah menjadi sebesar Rp 6,6 miliar melalui RAPBD Perubahan 2021 yang kini tengah dibahas di DPRD Kudus. Anggota Fraksi Gerindra Kabupaten Kudus Sandung Hidayat meminta program bantuan ternak itu ditunda dulu.

“Kami banyak menerima pertanyaan dari konstituen terkait bantuan ternak ini. Sosialisasi sangat minim. Penerima juga belum jelas. Daripada nanti terjadi masalah, kami minta ditunda dulu,” kata Sandung pada rapat paripurna jawaban bupati atas pandangan umum fraksi DPRD Kudus terhadap nota keuangan RAPBD Perubahan 2021, Senin (18/10).

BACA JUGA : Kepakkan Sayap, Peternak Kalkun Produksi Menu ‘Frozen’ Siap Saji

Ketua Komisi B DPRD Kudus Ali Mukhlisin membenarkan ada usulan tambahan anggaran bantuan ternak itu. Komisi B berencana memanggil Dinas Pertanian untuk meminta keterangan detail rencana penyaluran bantuan ternak tersebut.

“Bantuan harus tepat sasaran. Jangan sampai hanya dikuasai orang-orang tertentu. Besok (hari ini – Red) akan kami panggil Dinas Pertanian untuk meminta keterangan. Terlebih ada usulan tambahan Rp 4,3 miliar pada program yang sama,” katanya.

Bupati Kudus Hartopo pada jawaban atas pandangan umum fraksi mengatakan, bantuan modal berupa ternak sebesar Rp 2,3 miliar telah berproses. “Anggaran tersebut telah tertampung dalam perbup Nomor 27 Tahun 2021 tanggal 9 Agustus Tahun 2021 tentang Perubahan ke-4 atas Perbup Nomor 72 tahun 2020,” kata Hartopo.

Disebutkan, pelaksanaan pemberian bantuan kambing, lele dan kalkun itu diberikan kepada buruh tani sesuai PMK 2016 Tahun 2020 tentang DBHCHT. Kegiatan tersebut meruapakan aspirasi kelompok tani ternak di sejumlah desa. “Usulan penerima bantuan telah diverifikasi,” katanya.

Bantuan modal ternak sebesar Rp 2,3 miliar itu rencananya diberikan kepada sebanyak 135 buruh tani agar mampu mengembangkan usaha di bidang peternakan.

Bantuan dari anggaran cukai itu masing-masing diberikan berupa kandang dan kambing betina untuk 74 orang, kandang dan ayam kalkun indukan untuk 31 orang, dan kolam dan benih lele untuk sebanyak 30 orang.

Kepala Dinas Pertaanian Sunardi mengatakan, calon penerima wajib menyediakan lahan untuk kandang maupun kolam, sebagai salah satu syaratnya. Selain itu, kata dia, penerima nantinya harus meneken perjanjian untuk tidak menjual ternaknya sebelum masa dua tahun.

“Setelah dua tahun jumlah ternak bantuan harus diupayakan sama. Boleh dijual sebagai hasil ternak, tetapi jumlah ternak di kandang harus dipertahankan sesuai awal menerima bantuannya,” katanya.

Halaman:
1
2

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Polisi Sikat Pelaku Judi Online di Kudus

Jumat, 21 Januari 2022 | 14:55 WIB

Kebakaran di Pasar Kliwon, Kantor BRI Unit Kota Ludes

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:23 WIB

Hanura Perintahkan Kader Hadir di Tengah Masyarakat

Kamis, 30 Desember 2021 | 17:20 WIB

Luas Kabupaten Kudus Bertambah 2.228 Hektare

Senin, 27 Desember 2021 | 07:25 WIB
X