KTNA Minta Alokasi Pupuk Bersubsidi Dikaji Ulang

- Senin, 18 Oktober 2021 | 06:25 WIB
Kondisi lahan pertanian di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Anton WH)
Kondisi lahan pertanian di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Anton WH)

''Pihak penggarap pun setiap tahun berbeda, tergantung kontrak atau kesepakatan yang mereka terima,'' ujarnya.

Pola pengelolaan sawah antara satu penggarap dengan lainnya jelas berbeda, termasuk konsumsi pupuk bersubsdi yang digunakan. Bila setiap tahun selalu dijatah alokasi yang sama, dimungkinkan akan muncul persoalan baru di lapangan.

Persoalan lain yang dihadapi, yakni terkait luasan lahan yang dimiliki petani. Biasanya, RDKK selalu didasarkan atas luasan per hektare. Padahal, tidak semua petani memiliki lahan seluas itu.

''Beberapa diantaranya hanya memiliki luasan lahan seperempat atau setengah hektare saja,'' tandasnya.

Bila mempertimbangkan hal-hal tersebut, rasanya wajar bila data RDKK perlu untuk terus divalidasi. Semua itu dimaksudkan agar pasokan tetap sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pemodal Tiongkok Minati Investasi Biogas di Kudus

Senin, 24 Januari 2022 | 06:55 WIB

Polisi Sikat Pelaku Judi Online di Kudus

Jumat, 21 Januari 2022 | 14:55 WIB

Kebakaran di Pasar Kliwon, Kantor BRI Unit Kota Ludes

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:23 WIB

Hanura Perintahkan Kader Hadir di Tengah Masyarakat

Kamis, 30 Desember 2021 | 17:20 WIB
X