Penting, Meminimalisasi Politik Uang Lewat Pembinaan Masyarakat Desa

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 22:50 WIB
Perangkat dan tokoh masyarakat mengikuti “Pembinaan Desa Anti Politik Uang” di Balai Peretmuan Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Minggu lalu. (suaramerdeka.com/Sukardi)
Perangkat dan tokoh masyarakat mengikuti “Pembinaan Desa Anti Politik Uang” di Balai Peretmuan Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Minggu lalu. (suaramerdeka.com/Sukardi)

JEPARA,suaramerdeka-muria.com - Upaya meminimaliasasi politik uang sangat penting dilakukan  guna mensukseskan penyelenggaraan Pemilu atau punPilkada.

"Politik uang merupakan bahaya yang dapat mencederai demokrasi. Bawaslu berusaha memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang  bahaya politik uang sebagai upaya meminimaslisasi hal tersebut," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko, di Kantornya, Rabu (13/10).

Sujiantoko mengatakan politik uang adalah isu besar yang seakan membudaya di masyarakat, namun hal ini tidak serta merta tidak dapat dikurangi. Desa memiliki peran penting terhadap pencegahan terhadap praktik politik uang.

Lewat masyarakat, mereka dapat berpartisipasi aktif ikut serta melakukan pengawasan partisipatif dan bermitra dengan Pengawas Pemilu. Bawaslu mengajak seluruh masyaratakat untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu, khususnya memerangi politik uang yang marak terjadi.

BACA JUGA : Kader Pengawas Jepara Ikuti SKKP Tingkat Dasar

Setelah menggelar kegiatan pembinaan desa anti politik uang di sejumlah desa, Bawaslu Kabupaten Jepara juga menggelar kegiatan serupa di Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Minggu lalu.

"Pembinaan Desa Anti Politik Uang" di Karimunjawa, dihadiri Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA, Bawaslu Jepara, Camat, Polsek, Danramil, Pos TNI AL, Pol Airud, Carik, organisasi kepemudaan, BPD, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan pemilih pemula.

Dikatakan, Bawaslu akan terus memberikan pembinaan  ke masyarakat desa terlebih pada Desa Karimunjawa. Karimunjawa adalah desa mitra Bawaslu sebagai desa anti poltik uang diharapkan masyarakat berpartisipasi dalam memerangi politik uang.

Masyarakat desa  yang turut menjadi pengawas partisipatif guna menimimalisasi terjadi politik uang adalah langkah  agar demokrasi tak terciderai. "Diharapkan masyarakat berpartisipasi membumikan pengawasan partisipatif untuk mensukseskan pengawasan Pemilu/Pilkada," ujar Sujiantoko.

Dalam acara yang digelar di Balai pertemuan Desa Karimunjawa itu Sujiantoko menjelaskan dengan mengurangi politik uang, demokrasi berjalan dengan baik dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik pula.

Menurutnya, penelitian menyebutkan bahwa politik uang berpotensi mengakibatkan pemimpin korupsi. Hal ini lantaran dengan politik uang menjadikan biaya politik tinggi, sehingga korupsi sebagai alat mengembalikan biaya modal.

Desa Karimunjawa merupakan salah satu desa mitra Bawaslu Jepara yang secara resmi dideklarasikan bertajuk desa Anti politik Uang. Sujiantoko, yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga itu mengatakan, akan meluaskan pembinaan di area Kecamatan Karimunjawa, yakni Desa Kemojan.

Hal ini sebagai upaya meluaskan sosialiasasi agar masyarakat memahami dan semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam upaya pencegahan pelanggaran pilkada dan menolak politik uang. "Harapan meluaskan pembinaan agar semakin banyak pengawas partisipatif untuk meminimalisasi politik uang," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA memberikan tanggapan bahwa secara teori, syarat adanya politik uang karena calon yang akan dipilih tidak populer, sehingga menjadikan pelaku politik uang menaikkan suara. Alasan para pemimpin yang tersangkut hukum baik Bupati dan Walikota karena politik uang karena  biaya politiknya besar.

Menuruntnya politik uang juga tidak bagus untuk pembangunan bangsa karena harus mengembalikan biaya politik. 

Dari itu terjadi transaksi yang mengakibatkan pembangunan tidak sesuai harapan, lantaran terdapat penyunatan biaya. Ia mengatakan terhadap pemimpin yang  melakukan politik uang dan masyarakat ikut suksesi hal tersebut, maka masyarakat harus turut bertanggunjawab karena secara tidak langsung ikut andil didalam terperosoknya pemimpin tersebut.

"Untuk itu Bawaslu melakukan kegiatan pembinaan agar masyarakat paham,”Jelas  Fajar SAKA.

Ia melanjutkan tidak semua orang berani mau melaporkan kepada Bawaslu, namun masyarakat dapat menjadi orang yang tidak mau menerima politik uang. Menolak ini sudah membantu mensukseskan pemilihan yang adil.

Dari hal tersebut masyarakat sudah mencegah terjadi politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan visi, misi dan program calon. Dari itu diharapakan tercipta proses Pemilu semakin baik dan mendapatkan pemimpn yang baik.

Pemerintah Desa Karimunjawa yang diwakili oleh Carik Ngatiman memberikan dukungan atas upaya Bawaslu dalam meminimalisasi atau menolak politik uang. Ia berharap Bawaslu selalu berkesinambungan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena hal tersebut dirasa sangat bermanfaat bagi warganya.

Harapannya pemilu yang akan datang berjalan dengan lancar termasuk pemilihan petinggi di Desa Karimunjawa.

"Kami selalu mendukung apa yang menjadi niat Bawaslu Jepara," ungkap Ngatiman.

Halaman:
1
2
3

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jelang Imlek, Klenteng Dibersihkan Gotong Royong

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:50 WIB

Aklamasi, Hadi Sarwoko Terpilih Lagi Ketua PPNI Jepara

Minggu, 23 Januari 2022 | 05:51 WIB

Pertuni : Punya Anak Tunanetra Jangan Disembunyikan

Rabu, 12 Januari 2022 | 17:55 WIB

Bawaslu RI Beri Apresiasi Pada Bawaslu Jepara

Rabu, 12 Januari 2022 | 10:44 WIB

Dokter Edwin Tohaga Ketua IDI Jepara

Senin, 10 Januari 2022 | 07:29 WIB

Jepara Kekurangan Jumlah Penghulu

Sabtu, 8 Januari 2022 | 16:19 WIB

Vaksinasi Anak di Jepara Dimulai dari Karimunjawa

Jumat, 7 Januari 2022 | 18:52 WIB
X