Penting, Meminimalisasi Politik Uang Lewat Pembinaan Masyarakat Desa

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 22:50 WIB
Perangkat dan tokoh masyarakat mengikuti “Pembinaan Desa Anti Politik Uang” di Balai Peretmuan Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Minggu lalu. (suaramerdeka.com/Sukardi)
Perangkat dan tokoh masyarakat mengikuti “Pembinaan Desa Anti Politik Uang” di Balai Peretmuan Desa Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Minggu lalu. (suaramerdeka.com/Sukardi)

Dalam acara yang digelar di Balai pertemuan Desa Karimunjawa itu Sujiantoko menjelaskan dengan mengurangi politik uang, demokrasi berjalan dengan baik dan masyarakat dapat memilih pemimpin yang baik pula.

Menurutnya, penelitian menyebutkan bahwa politik uang berpotensi mengakibatkan pemimpin korupsi. Hal ini lantaran dengan politik uang menjadikan biaya politik tinggi, sehingga korupsi sebagai alat mengembalikan biaya modal.

Desa Karimunjawa merupakan salah satu desa mitra Bawaslu Jepara yang secara resmi dideklarasikan bertajuk desa Anti politik Uang. Sujiantoko, yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga itu mengatakan, akan meluaskan pembinaan di area Kecamatan Karimunjawa, yakni Desa Kemojan.

Hal ini sebagai upaya meluaskan sosialiasasi agar masyarakat memahami dan semakin banyak masyarakat yang turut serta dalam upaya pencegahan pelanggaran pilkada dan menolak politik uang. "Harapan meluaskan pembinaan agar semakin banyak pengawas partisipatif untuk meminimalisasi politik uang," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jateng Fajar SAKA memberikan tanggapan bahwa secara teori, syarat adanya politik uang karena calon yang akan dipilih tidak populer, sehingga menjadikan pelaku politik uang menaikkan suara. Alasan para pemimpin yang tersangkut hukum baik Bupati dan Walikota karena politik uang karena  biaya politiknya besar.

Menuruntnya politik uang juga tidak bagus untuk pembangunan bangsa karena harus mengembalikan biaya politik. 

Dari itu terjadi transaksi yang mengakibatkan pembangunan tidak sesuai harapan, lantaran terdapat penyunatan biaya. Ia mengatakan terhadap pemimpin yang  melakukan politik uang dan masyarakat ikut suksesi hal tersebut, maka masyarakat harus turut bertanggunjawab karena secara tidak langsung ikut andil didalam terperosoknya pemimpin tersebut.

"Untuk itu Bawaslu melakukan kegiatan pembinaan agar masyarakat paham,”Jelas  Fajar SAKA.

Ia melanjutkan tidak semua orang berani mau melaporkan kepada Bawaslu, namun masyarakat dapat menjadi orang yang tidak mau menerima politik uang. Menolak ini sudah membantu mensukseskan pemilihan yang adil.

Dari hal tersebut masyarakat sudah mencegah terjadi politik uang dan memilih pemimpin berdasarkan visi, misi dan program calon. Dari itu diharapakan tercipta proses Pemilu semakin baik dan mendapatkan pemimpn yang baik.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jelang Imlek, Klenteng Dibersihkan Gotong Royong

Selasa, 25 Januari 2022 | 16:50 WIB

Aklamasi, Hadi Sarwoko Terpilih Lagi Ketua PPNI Jepara

Minggu, 23 Januari 2022 | 05:51 WIB

Pertuni : Punya Anak Tunanetra Jangan Disembunyikan

Rabu, 12 Januari 2022 | 17:55 WIB

Bawaslu RI Beri Apresiasi Pada Bawaslu Jepara

Rabu, 12 Januari 2022 | 10:44 WIB

Dokter Edwin Tohaga Ketua IDI Jepara

Senin, 10 Januari 2022 | 07:29 WIB

Jepara Kekurangan Jumlah Penghulu

Sabtu, 8 Januari 2022 | 16:19 WIB

Vaksinasi Anak di Jepara Dimulai dari Karimunjawa

Jumat, 7 Januari 2022 | 18:52 WIB
X