Pedagang Diminta Bayar Surat Pendasaran Rp 800 ribu, Polisi Usut Dugaan Pungli Pasar Karangampel

- Rabu, 13 Oktober 2021 | 06:10 WIB
Pasar Karangampel yang dikelola Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Selasa (12/10). (saramerdeka.com/Saiful Annas)
Pasar Karangampel yang dikelola Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Selasa (12/10). (saramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.comPolres Kudus mengusut dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses penerbitan surat pendasaran (SP) di Pasar Karangampel, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Penerbitan SP oleh Dinas Perdagangan tidak dipungut biaya alias gratis.

Namun pedagang di Pasar Karangampel diminta membayar Rp 800 ribu per orang kepada pengelola pasar agar SP diterbitkan. Kapolres Kudus AKBP Aditya Surya Dharma membenarkan adanya laporan dugaan pungli ini.

“Ada laporan dari masyarakat dan telah kami proses penyelidikan. Beberapa sudah kami panggil untuk diminta keterangannya,” katanya melalui Kasatreskrim AKP Agustinus David.

Ketua Paguyuban Pasar Karangampel Munsaurip membenarkan telah dipanggil Polres Kudus terkait dugaan pungli surat pendasaran di Pasar Karangampel. “Kami juga kaget mendapat panggilan dari Polres Kudus karena kami sendiri tidak pernah melaporkan adanya pungutan ini,” katanya.

Saurip menambahkan, ada sebanyak 60 pedagang pasar Karangampel yang telah dipanggil dan diminta keterangannya oleh Polisi. Kepada Polisi, ia mengatakan jika memang ada penarikan uang kepada pedagang agar SP segera dikeluarkan.

Uang itu diminta oleh pengelola pasar. Sejak pedagang menempati pasar tahun 2018, hingga kini belum ada pedagang yang mengantingi SP dari Dinas Perdagangan.

“Kami diminta membayar Rp 800 ribu per orang. Kami sempat mempertanyakan karena di pasar lain seperti Kliwon yang besar saja tidak sampai sebesar itu. Kami mengusulkan agar biayanya tak sampai Rp 300 ribu, menurut kami alau Rp 300 ribu cukup wajar untuk biaya riwa-riwi mengurus surat pendasaran,” katanya.

Dari total 300 pedagang pasar Karangampel, sebanyak 67 orang sudah menyetor uang antara Rp 300 ribu hingga Rp 800 ribu kepada pengelola pasar. Namun hingga saat ini SIP belum diserahkan kepada pedagang.

“Yang baru setor Rp 300 ribu diminta melunasi agar genap Rp 800 ribu, baru surat pendasaran diberikan,” katanya.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

46 Desa di Kudus Miliki Satgas Adat, Ini Tugasnya

Rabu, 23 November 2022 | 22:15 WIB

Ratusan Buruh Rokok asal Jepara Dapat BLT DBHCT

Kamis, 17 November 2022 | 19:09 WIB

Kirab Kebangsaan Ramaikan Maulid dan Haul Mbah Datuk

Minggu, 13 November 2022 | 20:19 WIB
X