Jepara Monitoring Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 8 Desa

- Rabu, 6 Oktober 2021 | 05:40 WIB
Tim dari DP3AP2KB dan FKKG Kabupaten Jepara foto bersama Petinggi, perangkat dan tokoh masyarakat saat Monitoring Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Balai Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, baru baru ini. (suaramerdeka.com/Sukardi)
Tim dari DP3AP2KB dan FKKG Kabupaten Jepara foto bersama Petinggi, perangkat dan tokoh masyarakat saat Monitoring Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Balai Desa Sukodono, Kecamatan Tahunan, baru baru ini. (suaramerdeka.com/Sukardi)

JEPARA,suaramerdeka-muria.com – Mewujudkan desa responsif gender, hingga saat ini, masih jauh antara angan dan kenyataan. Butuh perjuangan gigih, secara terus menerus semua fihak terkait.

Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Jepara Inah Nuroniah, saat dimintai komentarnya, terkait kegiatan monitoring dan evaluasi anggaran responsif gender di 8 desa, Selasa(5/10).

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tahun sebelumnya, Dinas D3AP2KB bersama Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Kabupaten Jepara melakukan Monitoring dan Evaluasi Anggaran Responsif Gender di 8 desa di 6 Kecamatan. Yaitu, Desa Mayong Lor (Kecamatan Mayong), Wonorejo (Jepara), Suwawal (Mlonggo), Batealit (Batealit), Keling (Keling), serta Senenan, Petekeyan, dan Sukodono (Kecamatan Tahunan).

BACA JUGA : DPRD Jepara Mulai Bahas Ranperda APBD Tahun 2022

Tim monitoring terdiri atas sejumlah pejabat dan staf DP3AP2KB yang dipandegani Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelrindungan Anak (P3A) dr M Fakhruddin, bersama serta pengurus FKKG, yang diketuai Mayadina Rohma Musfiroh.

“Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya berupa sosialisasi pengarusutamaan gender di 8 desa tersebut,” terang dr M Fakhrudin.

Dijelaskan, berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dilanjutkan dengan Perbup nomor 39 tahun 2018 pasal 4 (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RENSTRA OPD dan RENJA OPD.

Dilanjutkan dengan pasal 7(1) berbunyi, Pemerintah Desa wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Ketua FKKG Mayadina RM mengatakan, untuk mengetahui sejauhmana implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (anggaran responsif gender) di desa, maka monitoring tersebut dilakukan baik dari aspek komitmen, kebijakan, anggaran dan partisipasi masyarakat.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hasil Verval, Anggota Pramuka Jepara Hampir 65 ribu

Jumat, 30 September 2022 | 14:23 WIB

Cegah Anemia, Jepara Ajak Siswa Minum Tablet Tambah Darah

Selasa, 20 September 2022 | 17:27 WIB

Ribuan Nelayan di Jepara Terima Pas Kecil, Ini Manfaatnya

Selasa, 20 September 2022 | 06:48 WIB

Aliansi Mahasiswa Jepara Demo, Ini Tuntutannya

Rabu, 14 September 2022 | 17:21 WIB
X