Cacat Prosedur, Tiga Pimpinan DPRD Kudus Kompak Tolak Pembahasan APBD Perubahan

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 08:23 WIB
Tiga Wakil Ketua DPRd Kudus (dari kiri ke kanan) Ilwani, Sulistyo Utomo, dan Tri Erna Sulistyowati. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)
Tiga Wakil Ketua DPRd Kudus (dari kiri ke kanan) Ilwani, Sulistyo Utomo, dan Tri Erna Sulistyowati. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Tiga pimpinan DPRD Kudus kompak menolak pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2021 karena dinilai cacat prosedur. Mereka beralasan jika dibahas saat ini, justru melanggar regulasi yang ada.

Tiga wakil ketua DPRD Kudus yang menolak membahas RAPBD Perubahan 2021 yakni Ilwani, Sulistyo Utomo, dan Tri Erna Sulistyowati. Mereka berpendapat jika APBD Perubahan 2021 seharusnya sudah selesai dibahas dan disahkan paling lambat 30 September.

Wakil Ketua DPRD Kudus Sulistiyo Utomo mengatakan, Pemkab Kudus baru mengirimkan RAPBD Perubahan 2021, akhir September. “Padahal eksekutif dalam hal ini Pemkab Kudus harusnya paham betul jika Permendagri No 64 tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengatur tahapan pembahasan anggaran perubahan,” katanya, Senin (4/10).

BACA JUGA : DPRD Jepara Mulai Bahas Ranperda APBD Tahun 2022

Wakil rakyat dari Partai Gerindra itu menambahkan, jika merujuk pada regulasi itu maka eksekutif harus sudah menyerahkan RAPBD Perubahan ke legislatif maksimal pada minggu kedua Sepetember.

“Pengambilan persetujuan diatur paling lambat pada 30 Sepetember. TAPD Pemkab Kudus baru menyerakan RAPBD Perubahan 2021 pada akhir Sepetember. Kapan mau dibahasnya?,” katanya.

Sulis mempertanyakan alasan eksekutif terlambat menyerahkan RAPBD Perubahan, Padahal dalam beberapa kali kesempatan, pihaknya terus mengingatkan. Pasalnya banyak kebutuhan perubahan atau tambahan anggaran yang mendesak untuk dibahas.

Wakil Ketua DPRD Kudus Ilwani menambahkan, Kemendgri melalui surat Nomor 903/5598/Keuda juga telah menjelaskan secara jelas mekanisme perubahan APBD tahun 2021.

Sesuai surat tertanggal 24 Agustus tersebut, kata dia, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas DPRD paling lambat minggu kedua bulan September.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kebakaran di Pasar Kliwon, Kantor BRI Unit Kota Ludes

Kamis, 13 Januari 2022 | 13:23 WIB

Hanura Perintahkan Kader Hadir di Tengah Masyarakat

Kamis, 30 Desember 2021 | 17:20 WIB

Luas Kabupaten Kudus Bertambah 2.228 Hektare

Senin, 27 Desember 2021 | 07:25 WIB
X