Duh...! Kartu JKN Puluhan Ribu Warga Miskin di Kudus Dinonaktifkan

- Selasa, 5 Oktober 2021 | 07:05 WIB
Warga menunggu layanan obat di instalasi farmasi RSU dr Loekmonohadi Kudus. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)
Warga menunggu layanan obat di instalasi farmasi RSU dr Loekmonohadi Kudus. (suaramerdeka.com/Saiful Annas)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com – Sebanyak 21.892 warga Kudus tak lagi bisa menggunakan layanan kesehatan gratis setelah Pemerintah Pusat menonaktifkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Akibat pengurangan peserta JKN penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemerintah Pusat ini, cakupan kepesertaan program JKN di Kabupaten Kudus turun dari 81,14 persen menjadi 78,52 persen. Kabupaten Kudus pun semakin jauh dari taget cakupan kepsertaan atau Universal Health Coverage (UHC) minimal sebesar 95 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kudus Badai Ismoyo mengatakan, warga kurang mampu di Kabupaten Kudus mendapat subsidi pembiayaan iuran JKN dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD).

BACA JUGA : 7,1 Juta Warga Jateng dan DIY Belum Kantongi JKN

Sementara itu, Pemprov Jateng kini tak lagi mengucurkan bantuan iuran untuk warga miskin di Kabupaten Kudus.

“Kepesertaan PBI APBN ada penurunan dari sebanyak 225.156 orang per September lalu, menjadi 203.264 orang. Sebanyak 21.892 orang dicoret JKN-nya karena namanya tidak masuk dalam DTKS di Dinas Sosial," katanya melalui Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Edi Kusworo, Senin (4/10).

Untuk mengantisipasi ini, Pemkab Kudus telah menambah jumlah peserta PBI yang dibiayai Pemerintah Daerah dari sebanyak 57.807 orang menjadi sebanyak 58.188 orang. Pemkab Kudus juga mengantisipasi layanan kesehatan gratis untuk warga miskin melalui program JKD gratis rawat inap di RSU Kudus.

Jika pun nanti ada warga miskin yang butuh perawatan rawat inap sementara kartu JKN telah nonaktif, kata dia, tetap bisa diakomodasi melalui layanan JKD. “Untuk mendaftarkan warga miskin pada PBI JKN dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Sosial,” katanya.

Pemkab Kudus tahun ini mengucurkan anggaran sebesar Rp 31,5 miliar untuk pembiayaan layanan kesehatan gratis melalui program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. Anggaran sebesar itu berasal dari pajak rokok sebesar Rp 14,7 miliar dan DBHCHT sebesar Rp 15,5 miliar.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

46 Desa di Kudus Miliki Satgas Adat, Ini Tugasnya

Rabu, 23 November 2022 | 22:15 WIB

Ratusan Buruh Rokok asal Jepara Dapat BLT DBHCT

Kamis, 17 November 2022 | 19:09 WIB

Kirab Kebangsaan Ramaikan Maulid dan Haul Mbah Datuk

Minggu, 13 November 2022 | 20:19 WIB

Momen Hari Pahlawan, Bupati Hartopo Ingatkan Persatuan

Sabtu, 12 November 2022 | 06:39 WIB
X