Bupati Pati : Soal JKN-KIS, Kerap Terjadi Ketimpangan Data

PATI, suaramerdeka-muria.com - Bupati Haryanto mengakui sejauh ini kerap terjadi ketimpangan data antara daerah dengan pemerintah pusat berkait Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kondisi tersebut memunculkan persoalan di masyarakat.

"Memang kondisi di lapangan terkait jaminan kesehatan masyarakat sering kali berbeda dengan apa yang disampaikan," ujarnya di Pendapa Kabupaten Parti saat peluncuran program Perempuan Bersuara Mengawasi JKN-KIS yang digelar Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Pati, baru-baru ini.

Baca Juga: Puluhan Truk Blokade Jalan di Sale, Akses ke Tambang Lumpuh Sampai Rabu Petang

Dia mengungkapkan, pemerintah daerah kerap melakukan validasi dan verifikasi data, namun pemerintah pusat tergesa-gesa menetapkan jumlahnya.

Karena itu terkadang memakai data yang lama, padahal data tersebut tidak sesuai lagi dengan hasil validasi maupun verifikasi pemerintah daerah.

Selain itu, Haryanto mengemukakan sejauh ini JKN-KIS lebih banyak dimanfaatkan masyarakat kelas menengah ke atas.

Baca Juga: Jadwal Pertandingan Sepak Bola PON XX 2021 Papua Kamis dan Jumat, Big Match Sulsel vs Sumut, Jatim vs Jateng

Mereka memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya jaminan kesehatan.

"Untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah banyak yang kurang menyadari manfaat JKN-KIS. Biasanya mereka baru mengurus JKN-KIS ketika dirawat di rumah sakit," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk mengurus JKN-KIS membutuhkan waktu.

Setidaknya perlu waktu dua minggu JKN-KIS dapat aktif, sehingga tidak langsung seketika bisa digunakan setelah mengurus.