Bawaslu Resmikan Banjar Agung Jadi Desa Anti Politik Uang

- Kamis, 23 September 2021 | 05:39 WIB
Ketua Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko  menyerahkan cindera mata  plakat Bawaslu kepada Petinggi Banjangagung  Sholihan  (kiri) saat meresmikan Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri sebagai Desa Anti Politik Uang, di Balai Desa setempat, Selasa (21/9). (suaramerdeka.com/Sukardi)
Ketua Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara Sujiantoko menyerahkan cindera mata plakat Bawaslu kepada Petinggi Banjangagung Sholihan (kiri) saat meresmikan Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri sebagai Desa Anti Politik Uang, di Balai Desa setempat, Selasa (21/9). (suaramerdeka.com/Sukardi)

JEPARA,suaramerdeka-muria.com -  Desa memiliki peran penting terhadap pencegahan terhadap praktik politik uang. Lewat masyarakat, mereka dapat berpartisipasi aktif ikut serta melakukan pengawasan partisipatif dan bermitra dengan Pengawas Pemilu.

Hal itu dikemukakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Jepara Sujiantoko, saat meresmikan  Desa Banjaragung Kecamatan Bangsri sebagai Desa Anti Politik Uang, di Balai Desa setempat, Selasa (21/9).

“Kami mengajak kepada seluruh masyaratakat Desa Banjaragung untuk ikut serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pemilu, khususnya memerangi politik uang yang marak terjadi," katanya.

BACA JUGA : Layanani Akta Kelahiran, Disdukcapil Jemput Bola ke Pulau Karimunjawa

Kegiatan dihadiri anggota Bawaslu , Petinggi (Kepala Desa), Perangkat Desa, BPD, Organisasi Masyarakat, Tokoh Agama, PKK, Bumdes dan Karang Taruna Desa Banjaragung. 

Sujiantoko mengatakan, tujuan awal Bawaslu Jepara menggandeng Desa Banjaragung sebagai desa Anti Politik Uang tidak lain adalah untuk menjalin kerjasama kemitraan di bidang kepemiluan, khususnya pengawasan partisipatif.

Masyarakat diharapkan ikut serta berperan aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif dilingkup desa, terutama memerangi politik uang

Peresmian dilaksanakan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Ketua Bawaslu Jepara dan Petinggi Desa Banjaragung.

Dalam nota kesepahaman keduanya sepakat untuk  mewujudkan masyarakat memiliki kesadaran politik tinggi mewujudkan demokrasi bersih dan bermartabat, memiliki komitmen kokoh menolak dan melawan politik uang guna terciptanya Pemilu dan mampu menekan potensi pelanggaran dengan pendekatan pencegahan serta berpartisipasi ikut mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran di wilayah masing-masing.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kemanag Jepara Launching PTSP Online

Rabu, 8 Desember 2021 | 02:35 WIB

Puskesmas Karimunjawa Lakukan Vaksinasi Door to Door

Sabtu, 4 Desember 2021 | 09:04 WIB

Kemnaker Sosialisasikan Perlindungan Pekerja Migran

Sabtu, 27 November 2021 | 14:56 WIB

Bupati Jepara Apresiasi Perjuangan Guru Saat Pandemi

Jumat, 26 November 2021 | 15:08 WIB

Beraneka Kegiatan Meriahkan HUT ke-76 PGRI dan HGN

Kamis, 25 November 2021 | 06:20 WIB

Produk Hukum KPU Jepara Bisa Diakses Siapa Saja

Senin, 22 November 2021 | 11:47 WIB

25 Pemudi Dididik Jadi Pengusaha Katering

Sabtu, 20 November 2021 | 07:47 WIB

Di Jepara, Anak Yatim Korban Covid-19 Terima Bantuan

Senin, 15 November 2021 | 18:46 WIB

DPD PKS Jepara Buka Pendaftaran Caleg

Rabu, 10 November 2021 | 21:28 WIB

Latihan Gabungan SAR, Praja IPDN Raih Nilai Tertinggi

Selasa, 9 November 2021 | 04:58 WIB
X