Soal Buka Segel Tower, Bimo Bantah ''Ngaku'' Sebagai Polisi

- Rabu, 22 September 2021 | 06:50 WIB
Bimo Agus Murwanto pendamping hukum PT DMT menunjukkan berkas perizinan kliennya dalam jumpa pers, Selasa (21/9) sore. (suaramerdeka.com/Anton WH)
Bimo Agus Murwanto pendamping hukum PT DMT menunjukkan berkas perizinan kliennya dalam jumpa pers, Selasa (21/9) sore. (suaramerdeka.com/Anton WH)

KUDUS,suaramerdeka-muria.com - Salah seorang anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bima Sakti sekaligus pendamping hukum PT Duta Mitra Telekomonikasi (DMT), pengelola tower di Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Bimo Agus Murwanto membantah mengaku sebagai anggota Kepolisian Resort Kudus saat mendatangi tempat tersebut, Kamis (16/9) malam.

Dia menegaskan hanya mengatakan bila ada yang merusak fasilitas di tower tersebut akan dilaporkan ke kepolisian.

''Saya tidak mengatakan sebagai anggota polisi,'' katanya saat jumpa pers dengan awak media, Selasa (21/10).

BACA JUGA : Warga Resah, Ada Oknum Mengaku Aparat Rusak Segel Tower Bermasalah

Dia datang ke lokasinya yang disebutnya sebagai ''rumah sendiri''. Pasalnya, dia bersama perwakilan PT DMT akan mengecek kondisi tower paska disegel warga (Suara Merdeka 17/9).

Justru pihak yang menyegel tower dianggap merusak fasilitas umum dan dapat berurusan dengan hukum.

''Tetapi, kami belum melangkah ke arah hukum karena manajemen menginginkan hubungan yang baik dengan warga sekitar,'' tandasnya.

Dia heran dengan pernyataan di sejumlah media masa yang menyatakan pihaknya merusak tower. Menurutnya, PT DMT datang ke lokasi miliknya sendiri tidak dapat dikatakan merusak fasilitas umum.

''Faktanya, justru gembok dirusak dan genset dimatikan,'' tandasnya.

Soal legalitas pendirian tower, Internal Lawyer PT DMT, Saut Simbolon menegaskan tower sudah memenuhi semua syarat perizinan. Tower didirikan tahun 2002 oleh PT Telkomsel dan pada 14 Oktober 2020, pengelolaan dilakukan PT DMT. PT DMT merupakan anak perusahaan PT Telkomsel.

Saat didirikan, izin sudah dipenuhi. Pihaknya tidak mengetahui apakah saat sekarang pihak-pihak yang dahulu menyetujui izin lingkungan masih ada atau tidak.

''Izin diproses saat itu dan sudah memenuhi syarat,'' ujarnya.

Pihaknya dapat menunjukkan bukti perizinan kepada instansi terkait. Masyarakat tidak dapat memaksa institusinya menunjukkan berkas perizinan. Jika mereka mempertanyakan hal tersebut, diminta menggunakan prosedur sebagaimana mestinya.

Saut mengakui, pada 27 Agustus 2021 perwakilan PT DMT menandatangani persetujuan dengan warga terkait bukti pengurusan legalitas. Dia menegaskan persetujuan dibuat dalam kondisi perwakilan PT tertekan warga.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengembangan Wisata Alam di Kudus Terkendala Parkir

Minggu, 19 Maret 2023 | 16:34 WIB
X