DPRD Jepara Setujui Perubahan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021

- Selasa, 14 September 2021 | 06:40 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif –bersama dua Wakil Ketua Pratikno dan KH Nuruddin Amin—menyerahkan berita acara persetujuan DPRD atas Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, pada rapat parpurna, Senin (13/9). (suaramerdeka.com/Sukardi)
Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif –bersama dua Wakil Ketua Pratikno dan KH Nuruddin Amin—menyerahkan berita acara persetujuan DPRD atas Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2021, pada rapat parpurna, Senin (13/9). (suaramerdeka.com/Sukardi)

JEPARA, suaramerdeka-muria.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, menyetujui Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, Senin (13/9).

Persetujuan diputuskan pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua Dewan Haizul Ma’arif didampingi dua wakilnya, Pratikno dan KH Nuruddin Amin. Rapat paripurna dihadiri Bupati Jepara Dian Kristiandi beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), serta Sekretaris Daerah Edy Sujatmiko.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD M Latifun, saat membacakan laporan Banggar menyebut, persetujuan ini disertai tujuh rekomendasi. Dalam rekomendasi pertama, eksekutif diminta mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2020 yang belum dilaksanakan karena terkena refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19.

Legislatif dalam rekomendasi berikutnya mengkritik belum tertibnya pencatatan aset tetap tanah.

“Maka diminta melakukan penelusuran mengenai aset tetap tanah yang teridentifikasi tercatat lebih dari satu kali, dan berdasarkan penelusuran tersebut melakukan langkah-langkah perbaikan pencatatan aset tetap tanah,” kata Latifun.

BACA JUGA : DPRD Jepara Setuju Masuk Karimunjawa Gratis

Dewan juga meminta badan usaha milik daerah (BUMD) melakukan inovasi kegiatan usaha yang lebih menguntungkan sehingga bisa memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD).

Terkait audit operasional lembaga ini, Bupati diminta memberikan laporan berkala perkembangannya, terutama Perumda Aneka Usaha, dan PDAM Tirto Jungporo.

Dalam penataan jabatan, Bupati dipesan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Dewan minta diberi hak untuk memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap hasil penataan tersebut.

Halaman:

Editor: Abdul Muiz

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X