KUDUS,suaramerdeka-muria.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus sukses mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, predikat WTP ini menjadi bukti atas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Predikat opini WTP ini, kata Hartopo, juga diraih berkat adanya sinergi yang baik dari instansi lintas sektoral di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus dan tak lepas dari dukungan masyarakat.
Baca Juga: Kudus Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 dengan predikat opini WTP dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah telah diterima langsung oleh Bupati Kudus Hartopo, Jumat (19/5).
Bupati hadir bersama Wakil Ketua DPRD Kudus Tri Erna Sulistyawati. Hadir pada acara itu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Hari Wiwoho dan sejumlah kepala daerah penerima predikat opini WTP dari BPK RI.
“Alhamdulillah untuk Kabupaten Kudus predikat opini WTP tahun ini yang kesebelas kali berturut-turut dan ini perlu terus dipertahankan,” katanya usai menerima LKPD tahun 2022 di kantor BPK RI Perwakilan Jawa tengah di Semarang.
Hartopo mengatakan, pemeriksaan keuangan oleh BPK saat ini semakin detail. Bahkan transaksi di warung-warung kecil pun dicek langsung.
Hal ini, kata Hartopo, tentu akan menjadi motivasi bagi Pemkab Kudus untuk tak sembarangan dalam mengelola anggaran.
“Penggunaan anggaran harus dengan sebaik-baiknya, transparan, dan akuntabel. Harapan kami kedepan banyak yang perlu dievaluasi, sehingga tidak banyak temuan lagi. Buku temuan harus lebih tipis. Kalau tebal berarti masih banyak temuan,” ujarnya sembari tersenyum.
Baca Juga: Kudus Raih Penghargaan Adipura, Targetkan Kudus Zero Waste 2030
Hartopo menambahkan, raihan predikat opini WTP sebelas kali berturut-turut ini harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Kudus, DPRD Kudus, dan dukungan masyarakat.
Tanpa gotong royong, kata Hartopo, pihaknya yakin tidak dapat melaksanakan pembangunan secara transparan dan akuntabel.
“Pencapaian WTP ini berkat sinergitas instansi lintas sektoral dan dukungan masyarakat. Kedepan harus terus dijaga dan ditingkatkan,” terangnya.
Hartopo juga berterima kasih kepada BPK RI yang telah mengarahkan dan memberi masukan untuk pembangunan Kudus.
Artikel Terkait
180 Calhaj di Kudus Belum Lakukan Pelunasan, Kemenag Berikan Perpanjang Waktu
Kunjungi Kudus, Jenderal Dudung Kulineran di Oasis Djarum dan Ziarah ke Makam Sunan Muria
2024, Infrastruktur Kudus Ditarget dalam Kondisi Baik
Duh, Angka Pernikahan Dini di Pati Melambung Tinggi, Tembus Ratusan Kasus
Ditarget Serap Rp 2 Miliar, Lazizmu Kudus Fokus Pendidikan dan Pemberdayaan UMKM
Satu Juta Rokok Ilegal Diamankan Bea Cukai Kudus di Jepara
Lewat Pantomim Literasi, Arpusda Kudus Ajak Warga Kembali ke Buku