Desak Revisi Kenaikan Pajak Nelayan, HNSI Jateng Intensif Komunikasi dengan KKP

- Minggu, 17 Oktober 2021 | 23:04 WIB
 Kapal nelayan menurunkan hasil tangkapan di pusat pendaratan ikan di Juwana, Pati. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)
Kapal nelayan menurunkan hasil tangkapan di pusat pendaratan ikan di Juwana, Pati. (suaramerdeka.com/Moch Noor Efendi)

"Kami masih menunggu hasil penghitungan ulang, karena kabarnya ada revisi yang ketiga. Semoga sesuai usulan nelayan, yakni batas wajarnya kenaikan 25-30 persen," tandasnya.

Selain itu, HNSI Jateng juga meminta KKP memberikan legal formal atas operasional kapal nelayan.

Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Minggu 17 Oktober, PSM vs Bali United, Persija vs Arema, Borneo FC vs Persikabo

Itu berkait dengan surat keterangan melaut (SKM) dan surat persetujuan melaut (SPM).

Termasuk SIUP dan SIPI, yang belakangan menjadi keluhan nelayan.

"Kalau tidak diberikan izin kapal akan numpuk di alur sungai sehingga bisa menjadikan aliran buntu. Termasuk bisa meredam nelayan untuk tidak bergerombol di darat (demo)," katanya.

 

Halaman:

Editor: Ilyas al-Musthofa

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BPOM Gencar Sosialisasikan Registrasi Pangan Olahan

Sabtu, 2 Oktober 2021 | 12:32 WIB

7,1 Juta Warga Jateng dan DIY Belum Kantongi JKN

Senin, 20 September 2021 | 18:11 WIB
X