Desak Revisi Kenaikan Pajak Nelayan, HNSI Jateng Intensif Komunikasi dengan KKP

"Kami masih menunggu hasil penghitungan ulang, karena kabarnya ada revisi yang ketiga. Semoga sesuai usulan nelayan, yakni batas wajarnya kenaikan 25-30 persen," tandasnya.

Selain itu, HNSI Jateng juga meminta KKP memberikan legal formal atas operasional kapal nelayan.

Baca Juga: Link Live Streaming BRI Liga 1 Minggu 17 Oktober, PSM vs Bali United, Persija vs Arema, Borneo FC vs Persikabo

Itu berkait dengan surat keterangan melaut (SKM) dan surat persetujuan melaut (SPM).

Termasuk SIUP dan SIPI, yang belakangan menjadi keluhan nelayan.

"Kalau tidak diberikan izin kapal akan numpuk di alur sungai sehingga bisa menjadikan aliran buntu. Termasuk bisa meredam nelayan untuk tidak bergerombol di darat (demo)," katanya.