Desak Revisi Kenaikan Pajak Nelayan, HNSI Jateng Intensif Komunikasi dengan KKP

Pihaknya menginginkan KKP menghitung ulang dan merevisi kebijakannya.

"Seperti produktivitas, pemerintah menghitungnya kebablasan. Contoh saja dalam setahun kapal nelayan penangkap ikan pelagis besar dan kecil itu hanya dua trip, tetapi oleh Jakarta (KKP) dihitung lebih dari itu," ungkapnya.

Demikian pula dengan penetapan harga pokok ikan (HPI), menurutnya KPP mengacu pada harga di luar tempat-tempat pendaratan ikan.

Baca Juga: Pilkades Antarwaktu di Pati Tidak Muncul Masalah, Bupati Ingin Pelantikan Secepatnya

Padahal selama ini nelayan menjual hasil tangkapan di tempat pendaratan ikan, tanpa melalui perantara atau bakul.

Karena itu, HNSI masih memilih jalur elegan dengan intensif berkomunikasi.

Selain langsung, pihaknya sempat meminta bantuan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo untuk menyampaikan desakan revisi kenaikan PNBP dan PHP.

Supeno menyatakan, HNSI Jateng siap mendukung kebijakan pemerintah demi kesejahteraan nelayan dengan menolak tindakan anarkis, ujaran kebencian, dan hoaks.

Baca Juga: Tragis, Bocah 8 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Tuyuhan

Itu agar tercipta situsi kamtibmas yang aman dan damai menuju Indonesia menjadi negara maritim dunia.